Surabaya (KN) – Ketua DPRD Surabaya Moch Machmud terus melakukan pendekatan terhadap dua orang anggota dewan yang “lompat pagar” ke partai lain. Rio Darma Imanri Pattiselano (Sekretaris Komisi B dari FPDS) kini menjadi salah satu caleg Partai Gerindra untuk DPRD Surabaya. Camelia Habibah (anggota Komisi B dari F Apkindo, PKNU) adalah salah seorang caleg PKB untuk DPRD Surabaya.
“Dua anggota itu sudah saya panggil dan ajak bicara. Saya minta mereka melakukan persiapan. Artinya, jika gugatan terkait syarat keharusan mundur dari anggota dewan ditolak, maka mereka harus segera membuat surat pengunduran diri. Sebaliknya, jika gugatan atas KPU dikabulkan, maka mereka tidak harus mundur,” kata Ketua DPRD
Surabaya Moch Machmud, Rabu (3/7/2013)kemarin.
Menurut dia, jika gugatan dikabulkan, dua wakil rakyat itu dipastikan tidak langsung menanggalkan statusnya sebagai anggota dewan per 1 Agustus. Paling tidak dua bulan lagi terhitung sejak Agustus. Antara Oktober atau November.
“Yang salah itu KPU. Kenapa harus menentukan deadline mundur per 1 Agustus bersamaan DCT (Daftar Caleg Tetap). Kalau Agustus, tentunya mundurnya mereka akan molor. Harusnya deadline per 1 Mei,” imbuhnya.
Pemanggilan dilakukan, kata Machmud, lantaran dirinya sebelumnya pernah dipanggil Gubernur Jatim Soekarwo. Soekarwo tidak ingin masih aktifnya anggota dewan yang “lompat pagar” akan berujung kasus hukum sehubungan gaji yang tetap mereka terima.
Sementara itu, Kassubag Perundangan dan Rapat Sekretariat DPRD Surabaya Emanuel Playtuka menambahkan, batas waktu akhir per 1 Agustus tetap diberikan pihaknya. “Begitu ada putusan atas gugatan yang menyebut gugatan tidak dikabulkan, maka kami akan tegas, minta surat pengunduran diri,” tegas Eman.
Permintaan surat pengunduran diri dilakukan melalui masing-masing induk partai kedua anngota dewan tersebut. (anto)
Foto : Ketua DPRD Surabaya, Muchammad Machmud