Surabaya (KN) – Ratusan warga Madura yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM Se-Bangkalan, Jumat (24/2) melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi Jl Gubernur Suryo, Surabaya. Mereka menuntut pembubaran Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura (BPWS).
Koordinator aksi Masykur Hasyim Jumat (24/2) mengatakan, lembaga yang dibentuk Presiden melalui Perpres No.27 tahun 2008, selain bertentangan dengan Undang-undang 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, juga hanya menjadi penghambat laju pembangunan di Madura pasca dibangunnya jembatan Suramadu.
“Sampai saat ini para investor terkendala dengan pelayanan satu atap. BPWS tidak sama dengan Badan Otorita Batam. Pembentukan BPWS justru bertentangan dengan Undang-undang pemerintah daerah” ujarnya.
Masykur Hasyim menegaskan, sejak awal pembentukannya, pihaknya tidak yakin BPWS akan bekerja dengan baik. BPWS dinilai hanya mengeksploitasi sumber daya alam di wilayah Madura. Dalam pengembangan Madura, BPWS tidak melibatkan para tokoh Madura, yakni ulama, tokoh masyarakat dan pemerintah daerah. Padahal, wilayah Madura dikenal sebagai kawasan yang religius dimana proses sosial bergantung pada para ulama dan tokoh masyarakat.
“BPWS tidak mampu membangun komunikasi secara verbal, kultur dengan pemangku kebijakan di Madura. Padahal dikenal sebagai wilayah yang religius, stakeholder Madura berada di jaringan ulama dan tokoh masyarakatnya. Jika mereka tidak diajak bicara fatal.” tegasnya.
Masykur melihat manajemen BPWS tidak mengenal karakter masyarakat Madura. Jika tuntutannya diabaikan, Forum Komunikasi LSM Se-Bangkalan mengancam akan menggelar aksi demonstrasi yang lebih besar, dengan mengajak seluruh elemen masyarakat Madura untuk mendesak Presiden Sby membubarkan BPWS. (nug)