Surabaya (mediakorannusantara.com) – Sekarang ini masyarakat telah memiliki kesadaran terhadap pemberdayaan ekonomi. Hanya saja mayoritas dari mereka belum tahu bagaimana cara untuk bisa lebih eksis atau agar usahanya meningkat.
Oleh karena itu, anggota Fraksi PKS DPRD Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jatim I (Kota Surabaya), Lilik Hendarwati hadir di tengah masyarakat untuk memberikan pendampingan terkait legalitas maupun peningkatan produk UMKM agar memiliki nilai tambah.
“Maka saya datang kepada mereka, hadir kepada mereka untuk mendampingi mereka dalam hal legalitas usahanya. Kemudian juga mendampingi untuk memberikan pelatihan yang terkait bagaimana UMKM memiliki nilai tambah yang lebih,” kata Lilik Hendarwati usai melakukan Reses I Tahun 2023 di Balai RW 12 Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, Surabaya, Senin (27/3/2023) malam.
Lilik mengaku, jika terdapat beragam jenis pendampingan berupa pelatihan yang disiapkannya kepada pelaku UMKM. Mulai dari pelatihan pengemasan produk, foto produk, digital marketing hingga bantuan akses permodalan dari Bank Jatim, BPR sera Dinas UMKM Jawa Timur.
“Kemudian juga terkait legalitas usaha dan legalitas kehalalannya,” ujar Legislator berkerudung tersebut.
Ia optimistis ketika pelaku UMKM sudah memiliki modal yang komplit, maka produk mereka akan lebih mudah masuk ke pangsa pasar yang lebih luas. Seperti misalnya, masuk ke dalam instansi pemerintahan, hotel-hotel hingga toko modern.
“Tentu harapan saya ketika semua sudah komplit mereka mau menawarkan ke beberapa instansi atau peluang-peluang tempat usaha yang memungkinkan mereka masuk misal hotel, ekspedisi-ekspedisi begitu, insyaallah pasti bisa,” sebutnya.
“Karena rata-rata mereka yang ditanyakan sudah punya NIB (Nomor Induk Berusaha) atau Halal. Mereka juga akan melihat branding, kemasan produk, kalau bagus dipertimbangkan,” lanjut dia.
Selama ini, Lilik menyebutkan, bahwa terdapat sekitar 400 UMKM yang diberikannya pendampingan. Dari jumlah itu, 200 di antaranya sudah selesai mendapatkan legalitas halal hingga NIB.
“Yang 200 sudah selesai golongan 1 mengikuti semua pelatihan dan juga legalitas usahanya sudah ada. Kemudian, yang 200 lainnya mereka baru tahapan menambah skill (kemampuan),” ungkap Lilik.
Selain itu, Lilik juga mengaku bersyukur terhadap saran yang disampaikannya mengenai bantuan permodalan bagi UMKM. Dimana pemerintah pusat telah menggelontorkan sekitar Rp20 triliun untuk bantuan permodalan bagi pelaku UMKM.
“Ada sekitar Rp20 triliun yang digelontorkan dari Nasional dan serapan itu masuk Dinas UMKM, Bank Jatim, BPR dan termasuk program Pro Kesra yang 3 persen untuk bagi hasil itu sudah ada,” pungkas dia. (KN01)