Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Nur Salam, saat dalam acara Media Gathering Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 di Kafe Kedai Merah Putih Jl Ir. Soekarno (MERR) Kota Surabaya, Selasa (14/5/2024).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Proyeksi jumlah pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Jawa Timur, diperkirakan akan meningkat. Pertumbuhan penduduk, dinamika urbanisasi hingga perpindahan pemilih, menjadi faktor utama dalam peninjauan Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb).
Anggota KPU Jatim Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat, Nur Salam menyatakan bahwa proyeksi jumlah pemilih di Jawa Timur diperkirakan akan meningkat, dengan estimasi awal sebanyak 32 juta lebih pemilih.
“Estimasi kita di angka 32 juta lebih, itu adalah estimasi. Untuk apa, untuk perencanaan,” kata Nur Salam dalam acara Media Gathering Sosialisasi Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur 2024 di Kota Surabaya, Selasa (14/5/2024).
Karena itu, Nur Salam menjelaskan bahwa KPU Jawa Timur nantinya akan mengintegrasikan data estimasi ini dengan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diterimanya dari pemerintah.
“Konkritnya nanti akan ada DP4 yang kita terima dari pemerintah, yang kita sinkronkan dengan DPT terakhir pada Pemilu 2024,” ucap dia.
Ia mengungkapkan KPU Jawa Timur bersama KPU di 38 kabupaten/kota, telah mengadakan rapat koordinasi pada Selasa 14 Mei 2024. Rakor bertujuan untuk mensinkronkan data pemilih dan mempersiapkan pembagian per Tempat Pemungutan Suara (TPS).
“Estimasi TPS kita juga nanti akan berkurang dibanding Pileg (Pemilihan Legislatif). Kenapa seperti itu, karena memang beban penyelenggaraannya beda,” bebernya.
Oleh sebabnya, Nur Salam menyebut bahwa jumlah pemilih per TPS pada Pilkada 2024 nanti akan berbeda dari Pemilu sebelumnya. Dari maksimal 300 pemilih per TPS pada Pemilu sebelumnya, akan meningkat menjadi 600 pemilih per TPS.
“Kalau di pemilu gubernur, bupati, tentu bebannya beda. Kita (Pilkada) di rentang 600 pemilih per TPS, jauh dibanding Pemilu 2024 kemarin itu 300 (pemilih) maksimal,” ujarnya.
Menurut dia, kenaikan jumlah pemilih di TPS ini juga dimungkinkan akan mempengaruhi kenaikan jumlah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
“Ada kenaikan jumlah Pantarlih atau PPDP, petugas coklit, itu maksimal sesuai arahan KPU RI 400, jadi satu TPS rata-rata dua PPDP. Nah, ini yang sekarang dalam konteks perencanaan kita lagi penyesuaian,” paparnya.
Nur Salam menyebut, sesuai dengan regulasi, jumlah pemilih maksimal per TPS pada Pilkada 2024 adalah 800 orang. Namun, angka 600 dipilih KPU Jatim berdasarkan simulasi dengan mempertimbangkan waktu yang dibutuhkan setiap pemilih.
“Kenapa 600, karena rasionalisasinya di-simulasi TPS, 1 orang membutuhkan waktu berapa, karena waktu pencoblosan dibatasi jam 1 siang, sehingga itu harus disimulasikan,” sebutnya.
Proses perhitungan suara pada Pemilu sebelumnya, juga menjadi pertimbangan KPU Jatim dalam penyesuaian ini. Meski demikian, Nur Salam memandang bahwa beban Pilkada 2024 justru akan lebih mudah dibanding Pilpres-Pileg sebelumnya.
“Karena proses apapun, termasuk perhitungan jauh lebih mudah, karena hanya paslon, beda dengan Pileg. (Kalau Pileg) menghitung partainya, calegnya, dengan jumlah yang cukup banyak, tentu bebannya beda. Bahkan rata-rata kalau pengalaman sebelumnya Pilgub-Pilbup, jam 3 sore sudah rilis,” tutupnya. (KN01)