Jakarta,mediakorannusantara.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan tanggapan terkait kelanjutan status mantan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa saat ini penyidik tengah fokus pada penanganan perkara untuk tersangka baru berinisial SDW. Mengingat proses penyidikan masih berjalan, Asep meminta masyarakat untuk bersabar menunggu perkembangan fakta-fakta hukum yang muncul, termasuk yang berkaitan dengan posisi Budi Karya Sumadi.
Budi Karya Sumadi sendiri tercatat terakhir kali memenuhi panggilan penyidik sebagai saksi pada 26 Juli 2023. Kasus yang mengguncang instansi perhubungan ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) pada April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah, yang kini telah berganti nama menjadi BTP Kelas I Semarang.
Seiring berjalannya pengembangan penyidikan hingga 20 Januari 2026, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan dan menahan sebanyak 21 orang tersangka serta menjerat dua korporasi. Fokus perkara ini meliputi berbagai proyek strategis nasional, di antaranya jalur ganda Solo Balapan–Kadipiro–Kalioso, proyek kereta api di Makassar, serta sejumlah proyek konstruksi dan supervisi di Jawa Barat dan Sumatera.
Modus operandi yang ditemukan penyidik adalah adanya dugaan rekayasa pemenang tender. Pengaturan ini disinyalir terjadi sejak tahap administrasi hingga penentuan pelaksana proyek guna memastikan pihak-pihak tertentu mendapatkan jatah pengerjaan jalur rel tersebut.(wa/ar)