Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan bahwa pemerintah daerah belum mengoptimalkan pajak pendapatan. Banyak sektor yang masih bisa digali oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.Wakil Ketua KPK Bansaria Panjaitan mengatakan, pendapatan ini seharusnya bisa lebih optimal lagi. Tetapi kenyataannya masih pajak tidak tersampaikan dengan baik. “Ini memang belum optimal. Karena itu tujuan kita kesini adalah mengoptimalkan,” ujar Basaria usai acara penandatanganan kerjasama bersama pemprov Jatim dalam hal optimilisasi pendapatan daerah, dan penertiban barang milik daerah di Gedung Negara Grahadi, Selasa (23/4/2019).
Lebih lanjut, pihaknya melihat saat ini banyak kepala daerah yang belum memaksimalkan dengan baik pendapatan daerahnya, seperti dari wisata, hiburan, restoran, hotel, dan tanah. Problemnya, semua pajak itu tidak dipetakan dengan baik. Sistem yang masih manual tidak banyak pajak disetor ke pemerintah kabupaten kota. “Banyak yang seharusnya wajib pajak, tapi belum diambil,” paparnya.
Karena itu, KPK berharap dan meminta kepada pemerintah daerah bisa segera menata manajemen aset, serta potensi pajak. Berapa kekayaan yang sebenarnya dimiliki daerah, tetapi hanya dimanfaatkan segelintir orang saja.
Selain itu, KPK juga mendorong dapat optimalkan pendapatan supaya bermanfaat bagi masyarakat. “Sekarang semua harus transparan dan secara online, karena hanya dengan ini saja masyarakat bisa awasi langsung berapa pemasukan daerah setiap saat,” tegasnya.
Sementara itu Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengatakan setelah ada pendatangan ini dan rapat kordinasi yang dilakukan dengan lintas intansi ini seluruh kekayaan di wilayah Jawa Timur dapat dioptimalkan. Konektivitas dengan kabupaten/kota terbuka.
“Kami berharap, apa yang kita ketahui apakah aset yang dikerjasama dengan pihak lain, atau belum dimaksimalkan, atau aset yang sebetulnya bisa menambah income (pendapatan) daerah dapat optimal,” kata Gubernur Khofifah. (KN01)
Foto : Gubernur Jatim Khofifah saat acara penandatanganan kerjasama bersama pemprov Jatim dalam optimilisasi pendapatan daerah di Gedung Negara Grahadi