Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Agus Raharjo mengatakan pihaknya akan meneliti dugaan penyelewengan dana Bopda di Surabaya.Agus Raharjo menyatakan, KPK akan bergerak kalau ada penyelenggara negara seperti walikota, bupati dan DPRD yang diduga terlibat dalam penyelewengan. Sedangkan kalau di tingkat dinas pihak penegak hukum lain yang akan bergerak.
Lebih lanjut Agus Rahardjo mengatakan, kalau KPK akan selalu terbuka dengan instansi pemerintahan dalam pencegahan korupsi.
“Kami selalu terbuka, karena dibanyak kasus dalam fungsi kami melakukan koordinasi dengan pendampingan kalau ada pihak pemerintahan yang kesulitan dalam penghitungan keuangan negara. ini seharusnya berjalan selaras. Kita akan teliti kalau ada indikasi penyelewengan itu” tegasnya disela Mou KPK dengan UM Surabaya di kampus UM Surabaya, Senin (27/8/2018).
Sementara itu saat ditemui usai menerima perwakilan ULGC Aspac di ruang kerjanya pada Sabtu 25/08/2018, Walikota Surabaya Tri Rismaharini mengaku belum mengetahui hasil audit dana Bopda untuk SMP, karena belum tuntas kegiatan auditnya.
“Aku tidak berani menyampaikan sekarang karena ini menyangkut persoalan pengelolaan keuangan, nanti kalau sudah tuntas akan saya sampaikan” ujarnya.
Audit itu sudah berjalan 3 hari, dan tidak hanya dilakukan kepada SMP swasta. Audit itu dilakukan bersamaan dengan SMP Negeri, karena itu juga akan menjadi bahan sevaluasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Malah sebelumnya tidak pernah kita lakukan kepada sekolah swasta. Itu kita lakukan setelah ada pengaduan soal penahanan ijazah” tegasnya.
Tapi menurut Risma audit Bopda kepada SMP Swasta sebenarnya sudah pernah dilakukan sebelumnya terhadap beberapa sekolah.
Orang nomor satu di Pemkot Surabaya itu juga membantah kalau hasil audit itu nantinya berhubungan dengan persoalan kurangnya murid di SMP swasta. (KN01)