Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi E DPRD Jatim meminta dan memberi warning kepada organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov jatim yang menjadi mitranya untuk tidak main – main terhadap rencana kerja anggaran (RKA) 2020 dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) 2020 mendatang yang akan di bahas di Komisi.“Kita akan lakukan pengkajian mendalam terkait anggaran dinas yang menjadi mitra kami dalam pembahasan RAPBD Jatim 2020,” ujar ketua komisi E DPRD Jatim Warah Sundari Renny Pramana setelah melakukan hearing perkenalan Komisi E dengam OPD yang menjadi mitra komisi E beserta KONI Jatim, Jumat (18/10/2019).
Menurut bunda Renny sapaan akrab Warah Sundari Renny Pramana, dengam kondisi tersebut pihaknya meminta kepada OPD yang ada untuk tidak menyerakan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dengan waktu yang mepet, dan segera diserahkan sebelum OPD memaparkan kepada Komisi E.
Mereka para OPD Mitra Komisi E diharapkan sudah menyerahkan RKA jauh jauh hari sebelum pembahasan dilakukan di Komisi E. “Kita minta jauh – jauh hari sebelum pembahasan RKA sudah diserahkan. Sehingga ada waktu bagi kami di Komisi untuk mempelajari. Tidak tiba tiba hari kita bahas malamnya seblumnya diserahkan ke Komisi. Tidak begitu,” ungkapnya.
Renny menjelaskan, ini dilakukan untuk lebih memaksimalkan pengawasan dan pengkritisan terhadap anggaran yang di usulkan dalam RAPBD jatim 2020. “Bila ada OPD yang masih memberikan RKA mendadak sehari menjelang pembahasan maka pihaknya akan mejadwal ulang pembahasannya. “kita akan serius mengkritisi tiap item yang ada yang diusulkan agar program yang di ajukan dan dianggarkan benar benar akan memberikan kemanfatan bagi masyarakat,” jelasnya.
Renny yang juga Mantan ketua DPRD Kabupaten Kediri menambahkan, ada beberapa hal yang akan menjadi konsen Komisi E nantinya dalam RAPBD Jatim 2020. Yakni soal kemiskinan, stunting, pendidikan dan kesehatan. (KN01)