Surabaya (KN) – Kartu Indonesia Pintar (KIP) sudah lama diberlakukan. Pemberian bantuan kepada siswa keluarga tidak mampu ini biasanya disalurkan pemerintah pusat kepada penerimanya. Namun diharapkan, dalam penyalurannya agar pusat tetap melibatkan pemerintah daerah.Hal ini yang diperjuangkan Komisi D DPRD Surabaya ke Jakarta. Komisi ini sudah melakukan audiensi dengan Kemendikbud di Jakarta, beberapa hari lalu.Menurut Hj Laila Mufidah, anggota Komisi D DPRD Surabaya, informasi yang diterima sebelumnya menyebutkan penerima dana KIP itu datanya berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS). “Kami minta kalau bisa tidak hanya berasal dari BPS saja, tetapi juga dari sekolah-sekolah melalui Dapodik yang dimiliki daerah. Karena pihak sekolah lah yang lebih tahu kondisi masing-masing siswanya,” ujar Laila, Jumat (2/9/2016) kemarin.
Selain itu Komisi D juga mengusulkan agar penerimaan dana KIP ini melibatkan masing masing daerah. Tujuannya agar pelaksanaannya bisa dikelola lebih baik meskipun anggarannya menggunakan dana APBN.
Dengan membuka saluran informasi dari sekolah maka Kemendikbud akan mendapatkan data secara riil dan lebih detail lagi. Masyarakat miskin atau tidak mampu pun akan banyak tertampung untuk mendapatkan dana KIP yang diperlukan untuk biaya pendidikan mulai SD, SMP hingga SMA tersebut.
“Info yang kami dapatkan ternyata masa pendataan untuk keluarga kurang mampu ini diperpanjang. Seharusnya ditutup pada 31 Agustus, ternyata diperpanjang satu bulan hingga 31 September 2016. Ini dilakukan untuk menampung masukan dari daerah-daerah,” kata wanita yang juga ketua Fraksi PKB DPRD Surabaya ini.
Peserta didik yang mendapat bantuan dana KIP ini diperuntukkan bagi pelajar berusia 6-21 tahun. Untuk SD tiap siswa akan mendapat dana Rp450 ribu pertahun, SMP Rp750 ribu pertahun dan untuk siswa SMA mendapat Rp1 juta pertahun. Dana tersebut akan diberikan rutin dalam bentuk uang cash, bukan dalam bentuk peralatan sekolah. (Jack)