Surabaya (KN) – Anggota Komisi C DPRD Surabaya yang membidangi pembangunan, meminta Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (DCKTR) Kota Surabaya serius mengerjakan seluruh proyek yang telah ditetapkan. Mereka berharap, sebelum berakhirnya masa jabatan anggota dewan, seluruh paket proyak yang telah dilelang bisa diselesaikan tepat waktu.
Ketua Komisi C Sachiroel Alim Anwar menyatakan, dari pengalaman selama ini DCKTR kerap meninggalkan banyak pekerjaan rumah (PR) dalam setiap proyek yang dikerjakan. Baik itu berupa proyek pembangunan sekolah maupaun lainnya.
“Sudah menjadi lagu lama setiap akhir tahun banyak proyek yang terbengkalai di Dinas Cipta karya. Makanya, untuk tahun ini kita mengharapkan yang beda,” kata Alim, Selasa (25/3/2014).
Menurut Alim, banyaknya proyek yang tidak tepat waktu selama ini kerap menjadi perbincangan hangat di komisinya. Misalnya untuk posisi Kepala Bidang (Kabid) yang hanya dijabat oleh segelintir orang saja.
Makanya, dalam beberapa kesempatan pihaknya sempat mengusulkan ada penambahan SDM terutama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membawahi anggaran Rp 500 miliar lebih. Hal itu untuk mengantisipasi terjadinya penumpukan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) yang terlalu banyak di akhir tahun. “Saya khawatir, jika SDM yang ada tidak ditambah akan berpengaruh pada pembangunan kita,” terangnya.
Senada dengan Alim, anggoita Komisi C lainnya Agus Sudarsono juga menyaranan adanya penambahan SDM di beberapa SKPD yang membawahi mesalah pembangunan seperti DCKTR dan Dinas PU Bina Marga.
“Di Surabaya itu banyak orang pintar. Kalau keterlambatan pengerjaan proyek hanya karena kekurangan SDM, kan sangat tidak masuk akal,” kritiknya.
Selain itu, Agus juga meminta DCKTR selektif dan tidak asal comot dalam menunjuk konsultan pengawas. Selama ini, kata dia, banyak masukan bahwa konsultan pengawas yang ditunjuk DCKTR tidak bekerja maksimal sehingga menimbulkan amburadulnya pengerjaan proyek. Misalnya, konsultan pengawas tidak menempatkan tenaga ahlinya setiap hari dilokasi proyek, bahkan banyak konsultan yang ditengarai tak miliki tenaga ahli untuk melakukan pengawasan, sehingga kontraktor bisa seenaknya saja dalam melaksamnakan pekerjaan.
“Dinas Cipta Karya harus selektif dalam memilih konsultan pengawas, jangan menunjuk konsultan yang tidak profesional, apalagi konsultan yang hanya bermodal bendera tapi tak miliki tenaga ahli dilapangan,” kata Politisi partai Golkar ini.
Kabid Permukiman Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Lilik Arijanto menyatakan, masukan yang disampaikan anggota dewan telah diterima oleh pemerintah kota. Itu dibuktikan dengan adanya penambahan SDM di beberapa posisi. Sehingga untuk pengerjaan proyek tidak hanya terfokus pada satu Kabid. “Untuk beban pekerjaan, sekarang sudah ringan. Sebab masukan dari dewan soal penambahan SDM telah ditanggapi oleh Pemkot,” kata Lilik.
Sementara untuk jumalah paket pekerjaan, Lilik menyatakan untuk tahun ini ada sekitar 207 pekat pekerjaan di DCKTR. Dari jumlah tersebut, tercatat tinggal 15 proyek yang belum selesai dilelang. Rencananya proses lelang akan dilakukan dua pekan lagi. Kecuali untuk beberapa proyek yang masih ada proses di pengadilan.
Untuk SMPN Gunung Anyar Baru, pembangunan terpaksa belum bisa dimulai lantaran ada salah satu warga yang mengklaim tanah yang akan didirikan bangunan lewat pengadilan tata usaha negara (PTUN). Padahal, di kecamatan tersebut saat ini belum ada sekolah SMP sama sekali.
“Informasi terakhir Pemkot menang di PTUN. Tapi sekarang masih proses di kasasi,” terang Lilik.
Sedangkan untuk proyek lainnya seperti pembangunan lima Puskesmas dan lima instalasi pembuangan air limbah (IPAL) sudah selesai dilelang. “untuk puskesma suda tiga yang diumumkan pemenangnya. Sementara untuk IPAL masih dilakukan penyesuaian dengan dinas terkait,” pungkasnya. (anto)
Foto : Agus Sudarsoso anggota Komisi C DPRD Surabaya