Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto.
Ponorogo (mediakorannusantara.com) – Komisi C DPRD Jawa Timur, melakukan kunjungan kerja ke UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Ponorogo untuk memantau penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2024, Rabu (7/8/2024).
Kunjungan ini merupakan rangkaian kegiatan Komisi C ke beberapa UPT Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai tindak lanjut hasil rapat kerja terkait rencana Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Jatim 2024.
“Komitmen kami adalah mengoptimalkan target Bapenda semaksimal mungkin. Oleh karena itu, kami melakukan pengecekan di beberapa UPT,” kata Anggota Komisi C DPRD Jatim Agung Supriyanto di sela kegiatan kunjungan ke UPT PPD Ponorogo.
Sebelumnya, Agung menyebut, Komisi C juga melakukan kunjungan dan koordinasi dengan UPT PPD Madiun pada Selasa (6/8/2024) kemarin. Hasil kunjungan itu menunjukan jika UPT PPD Madiun sudah memenuhi target.
“Nah, saat ini kita melakukan pengecekan di UPT PPD Ponorogo. Dari target Rp 189 triliun tahun 2024, Alhamdulillah pada kuartal II sudah mencapai 60 persen atau sekitar Rp 100,5 miliar,” ujar Agung.
Agung menambahkan, pencapaian ini menunjukkan bahwa UPT PPD Ponorogo sudah berada di jalur yang benar. Karena itu, ia berharap, dengan sisa waktu 5-6 bulan di tahun 2024 ini bisa dimanfaatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
“Masih ada 5 – 6 bulan ini kita support agar nanti ini bisa sesuai dengan yang ditargetkan UPT Ponorogo ini,” jelas Agung.
Agung juga menekankan pentingnya inovasi dari UPT untuk mengejar target hingga akhir tahun 2024. Ia menyoroti sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebagai penyangga utama PAD, dengan kontribusi sekitar Rp 17-18 triliun dari total target Rp 22 triliun.
“Komisi C mewanti-wanti agar pemungutan pajak kendaraan bermotor bisa dimaksimalkan. Jika tidak, metabolisme pemerintahan daerah akan terganggu,” tegasnya.
“Oleh karena itu, kami selalu memberikan penyadaran kepada pemungut pajak, Bapenda, dan UPT kabupaten/kota untuk terus melakukan sosialisasi dan inovasi pendekatan kepada wajib pajak,” imbuhnya.
Ia juga menekankan perlunya pendekatan dan inovasi dalam membangun kesadaran wajib pajak di era digital. Digitalisasi diharapkan menjadi instrumen yang efektif untuk mendongkrak kepatuhan wajib pajak.
“Di era digital ini kita berusaha mensupport agar digitalisasi ini sebagai instrumen atau alat untuk mendongkrak wajib pajak untuk bisa patuh,” ujarnya.
Fauzan Fuadi, anggota Komisi C DPRD Jatim.
Di kesempatan yang sama, anggota Komisi C DPRD Jatim, Fauzan Fuadi menekankan pentingnya pemanfaatan aset pemerintah provinsi (Pemprov) untuk mendongkrak PAD. Ia menyoroti adanya aset yang sertifikasinya belum terpenuhi dan aset yang sudah dimanfaatkan namun hasilnya belum optimal.
“Potensi aset yang sudah dimanfaatkan perlu ditingkatkan. Bagi aset yang belum tersentuh, perlu segera dipikirkan pemanfaatannya,” tegas Fauzan.
Sebab, kata Fauzan, Undang-undang No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dampaknya sangat luar biasa. Terutama terhadap PAD Provinsi Jawa Timur.
“Karena kontraksi UU No 1 Tahun 2022 itu betul-betul terasa hampir lebih dari Rp4 triliun, itu luar biasa dampaknya terhadap terhadap pembangunan,” ucapnya.
Pada sisi lain, Fauzan juga mengingatkan pentingnya memicu kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jatim untuk memberikan kontribusi positif terhadap PAD.
Pasalnya, Fauzan menilai bahwa hanya beberapa BUMD Jatim yang sehat dan memberikan dividen. Sementara lainnya justru menjadi beban bagi APBD.
“Kita punya beberapa BUMD dan anak perusahaan. Yang sehat hanya beberapa, yang betul-betul memberikan kontribusi terhadap PAD dan dividen hanya sedikit. Selebihnya, mohon maaf, justru menjadi beban APBD. Entah itu urusan penyertaan modal, kerugian, atau masalah karyawan,” pungkas Fauzan. (KN01)