Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Komisi B DPRD Jawa Timur berharap kepada pemerintah untuk terus memperhatikan kesejahteraan petani di Jatim, dengan memberikan pelatihan dan bantuan kepada petani. Hal ini agar nilai Tukar Petani (NTP) di Jatim dapat terus ditingkatkan. Demikian disampaikan oleh ketua Komisi B DPRD Jatim, Achmad Firdaus Ferbiyanto di DPRD Jatim, Rabu (17/7/2019)“Saya dorong agar petani diberi pengetahuan bagaimana cara menanamnya yang baik untuk memberikan wawasan kepada petani, begitu juga soal alat mesin pertanian(alsintan) yang baru dan distribusikan ke petani ternyata banyak petani perlu dibantu untuk pelatihan alat tersebut,”ujar Firdaus.
Dikatakannya, minimnya pelatihan bagi petani untuk mengoperasikan alat pertanian. Padahal, anggaran yang dialokasikan untuk membeli Alat Mesin Pertanian (Alsintan) sangat besar. Selama ini, dari data di komisi B DPRD Jatim, banyak petani yang akhirnya menyewa milik orang lain, karena mereka kurang paham untuk mengoperasikan alat tersebut.”Peningkatan kemampuan operasional alat-alat peryanian harus ditingkatkan, karena itu merupakan kebutuhan petani di lapangan,” paparnya.
Pihak Komisi B, juga menyoroti minimnya kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP) di Jatim mengingat anggaran yang dikucurkan Pemprov Jatim pada tahun 2018 mencapai Rp 229 miliar. Ia menilai Dinas Pertanian Jatim gagal menjaga harga komditas pertanian stabil. Kondisi itu membuat kenaikan NTP hanya mencapai 1,06 persen tidak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
“Misalkan harga lombok yang beberapa waktu lalu menurun dan harga buah naga yang sempat hancur. Kenapa kok Pemprov Jatim tidak bisa melakukan pemetaan sehingga terjadi hampir setiap tahun,” katanya.
Firdaus meminta agar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya tersebut. Agar kejadian tersebut tidak terulang pada musim tanam tahun depan.
“Kalau saya menilai perlu dievaluasi. Kenapa anggaran besar hasilnya hanya seperti ini. Misalkan wayahe tandur maka Distan harus melakukan pemetaan di lapangan. Jangan sampai tandur (menanam) tandur kabeh, terus panen melimpah dan harga jatuh. Itu sering terjadi pada holtikultura,” tambahnya.
Firdaus meminta agar Gubernur Khofifah memerintahkan pegawai Dinas Pertanian Jatim turun ke lapangan, untuk membuat pemetaan pertanian secara menyeluruh. Sehingga, nilai NTP 2019 mendatang bisa dikerek, agar dapat mengurangi jumlah kemiskinan di Jatim. (KN01)