Surabaya (mediakorannusantara.com) – Anggota Komisi A DPRD Jawa Timur, Freddy Poernomo mengingatkan Pemprov Jatim soal kerja sama sister city dengan negara sahabat seperti Australia Barat. Menurut dia, jangan sampai MoU Sister City hanya sebatas di bawah kertas tanpa ada hasil dan manfaat yang didapat untuk Provinsi Jawa Timur.
Freddy Poernomo menyebut, dalam Undang-undang (UU) No 23 Tahun 2014 memang diatur jika Pemerintah Daerah diperbolehkan menjalin kerja sama luar negeri dengan sejumlah ketentuan.
“(Kerja sama) ini sudah lama sebenarnya. Khususnya dengan Australia Barat sejak 32 tahun yang lalu. Nah, setiap 5 tahun sekali diperbarui,” kata Freddy Poernomo di DPRD Jatim, Selasa (8/11/2022).
Selain Australia Barat, Freddy menyebut, sebelumnya Provinsi Jatim juga sudah menjalin kerja sama dengan sejumlah kota di negara sahabat. Seperti misalnya dengan Kota Tianjin – China, Busan – Korea Selatan dan Osaka – Jepang.
“Nah, MoU itu apa tindaklanjutnya. Kan ada beberapa hal (kerja sama). Sektor pendidikan, pertukaran budaya, ekonomi, termasuk pertukaran tenaga ahli. Ini yang harus dievaluasi,” jelas politisi senior Partai Golkar ini.
Berdasarkan catatannya, Freddy belum melihat adanya manfaat yang didapat oleh Provinsi Jatim soal kerja sama sister city dengan negara sahabat. Khususnya saat di era kepemimpinan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jatim sekarang.
“Makanya kemarin saya tanyakan harusnya ada evaluasi. Kalau hanya sekadar MoU di bawah kertas tapi follow up tidak jelas, harus dievaluasi lagi. Dulu zaman Pak Soekarwo (Gubernur) ada pengiriman santri ke Australia Barat,” ungkap dia.
Politisi Partai Golkar ini menyatakan, sebenarnya banyak hal yang bisa ditawarkan Provinsi Jatim kepada Australia Barat atau negara sahabat yang menjalin sister city. Misalnya dalam hal sektor pendidikan, ekonomi, pertukaran budaya hingga wisata. Namun, kesuksesan dari sebuah kerja sama ini dinilainya membutuhkan keseriusan dari Pemprov Jatim sendiri.
“(Sejauh ini hasil kerja sama?) Saya belum pernah dengar selama eranya Bu Khofifah seperti apa. MoU ini kan dibuat ada konsekuensinya, dalam rangka meningkatkan perjanjian kerja sama itu sendiri. Nah, itu harus diseriusi, wujudnya seperti apa? Targetnya bagaimana,” tegas dia.
Terutama dalam sektor perekonomian, Freddy menyebutkan, kerja sama pada sektor ini harus ada target dan manfaat yang didapat khususnya untuk Provinsi Jawa Timur
Makanya, pihaknya kembali mengingatkan Gubernur Khofifah untuk melakukan evaluasi terhadap kerja sama sister city. Apalagi, kerja sama pada sektor ekonomi tak hanya dilakukan pemerintah, tapi juga melibatkan pengusaha.
“Misalnya juga dari sektor peternakan. Bagaimana dengan kasus kemarin terkait Penyakit Kuku dan Mulut (PMK). Ini kan juga problem, kenapa (ternak) di Australia bisa begitu leluasa. Maka perlu dibangun kerja sama bagaimana meningkatkan kualitas sapi ternak supaya tidak timbul PMK. Jadi di lampiran MoU harus jelas,” tandasnya. (KN01)