Jakarta, mediakorannusantara.com- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan langkah-langkah strategis guna merealisasikan target peningkatan ekspor udang hingga 250 persen hingga 2024.
Tak hanya melakukan revitalisasi tambak, melainkan juga menjaga mutu dan kualitas kegiatan budidaya yang eksisting.
Seperti yang dilakukan Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM) Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi quality assurance, BKIPM Palangka Raya menggelar bincang santai dengan pengolah, pemasar hasil perikanan, petambak, teknisi tambak di kawasan tambak udang vaname serta penyuluh perikanan.
“Kita berkomitmen mengawal program prioritas KKP dalam budidaya perikanan yang berorientasi ekspor, salah satu klaster budidaya tambak udang di Kabupaten Sukamara,” ujar Kepala BKIPM Palangka Raya, Miharjo, di kantornya, Senin (14/3/2022).
Miharjo menegaskan jajarannya siap melakukan pendampingan quality assurance dari hulu melalui pemantauan hama dan penyakit ikan karantina sehingga keberhasilan dari program prioritas tadi dapat dilaksanakan. Tak hanya itu, BKIPM Palangka Raya juga terus memantau para suplier agar terus konsisten menerapkan Cara Penanganan Ikan yang Baik (CPIB) sekaligus mendorong mereka untuk meningkatkan sarananya agar mampu mengantongi sertifikasi HACCP.
“Kita ingin melalui pendampingan ini, bisa mendorong ekspor langsung dari Kabupaten Sukamara,” sambungnya.
Saat ini, BKIPM Palangka Raya tengah melakukan sinergi bersama instansi lain seperti Bea Cukai, Angkasa Pura dan Pelindo. Melalui sinergitas tersebut, Miharjo optimistis udang dari Palangka Raya bisa langsung diserap oleh unit pengolahan ikan (UPI) dari berbagai daerah di Tanah Air.
“Kita dampingi para pembudidaya sebagaimana peran kami sebagai quality assurance produk yang dihasilkan,” ucapnya.
Sebagai informasi, tahun ini, KKP memiliki 2 agenda besar di Palangka Raya, yaitu pembuatan Detail Engineering Design (DED) kawasan tambak dari Direktorat Kawasan dan Kesehatan Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Sementara dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memastikan akan membangun shrimp estate seluas 40 hektare berupa kawasan terpadu dan terdiri dari tambak udang, unit pengolahan dan backyard, yang saat ini tahapannya adalah sampai pada land clearing.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut jajarannya memiliki 3 program khusus untuk komoditas udang. Pertama melakukan evaluasi tambak udang eksisting di seluruh Indonesia. Kedua revitalisasi sehingga produktivitas yang tadinya 0,6 ton per hektare per tahun, ditingkatkan menjadi 2 ton. Ketiga, membangun modelling tambak udang terintegrasi.(wan/inf)