Surabaya (mediakorannusantara.com) – Penyerapan anggaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur, mendapat sorotan kritis dari kalangan legislator. Pasalnya, hingga semester pertama tahun 2024, serapan anggaran OPD dinilai masih jauh dari maksimal.
Anggota Komisi D DPRD Jawa Timur, Hadi Dediyansah menegaskan, hingga memasuki semester pertama tahun 2024, penyerapan anggaran OPD Pemprov Jatim masih jauh dari harapan.
“Seharusnya penilaian terhadap penyerapan anggaran OPD dilakukan setiap triwulan. Namun, hingga triwulan pertama, alasan politik sering kali menjadi penghambat penyerapan maksimal,” ujar Hadi Dediyansah kepada wartawan di DPRD Jatim Jl Indrapura Surabaya, Senin (1/7/2024).
Hadi juga menyoroti kinerja OPD yang belum menunjukkan peningkatan signifikan. Terutama menjelang transisi keanggotaan DPRD periode baru 2024-2029. Berdasarkan pengamatan faktual, rata-rata penyerapan anggaran OPD belum mencapai 40 persen. “Ini menandakan bahwa penyerapan anggaran belum maksimal,” tegas dia.
Bahkan, legislator asal Fraksi Partai Gerindra itu juga mengungkap, jika penyerapan anggaran yang bersifat sinergitas, seperti dana hasil pokok-pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD, hingga saat ini belum terealisasi.
“Terutama di pihak Dinas PU sebagai mitra Komisi D, belum ada tanda-tanda penyelesaian NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) atau pencairan dana,” kata Cak Dedi, panggilan akrabnya.
Selain itu, Cak Dedi juga mengkritik pelaksanaan program yang beralih dari Kelompok Masyarakat (Pokmas) ke Bantuan Keuangan (BK) Desa yang hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda positif. “Hanya sebagian kecil yang masih dalam tahap survei. Sementara yang lain masih dalam pembenahan administrasi,” ujar dia.
Menurut dia, program ini kemungkinan besar akan mengalami kendala besar dan gagal total dalam penyerapannya. Pendapat itu didasari karena ia memandang program BK Desa sendiri belum berjalan maksimal.
“Jadi saya rasa kalau satu poin saja terkait dengan BK Desa ini (tidak jalan) ya kemungkinan besar saya rasa tidak mungkin berjalan maksimal. Bahkan akan mengalami kendala-kendala besar, saya yakin penyerapannya akan gagal total, ucap dia.
Kinerja eksekutif dan legislatif yang tidak maksimal ini, menurut Cak Dedi, akan berdampak langsung terhadap masyarakat. Program-program yang dijanjikan oleh legislatif namun tidak terealisasi akan menimbulkan kekecewaan di masyarakat dan mencoreng citra legislatif sebagai tukang hoax.
“Jadi di sini sebenarnya butuh membangun sinergitas yang baik biar ke depannya betul-betul paramater ukuran kesuksesan kinerja eksekutif atau OPD-OPD itu bisa ada batasan ukurannya,” pintanya.
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono mengklaim adanya loncatan besar dalam penyerapan anggaran pada triwulan kedua tahun 2024.
“Memang triwulan pertama kita masih banyak pengkondisian, perencanaan dan beberapa sifatnya adalah pengadaan. Kemudian bantuan juga kita tidak serta merta langsung realisasikan, karena perlu rekonsiliasi data, target dan verifikasi,” jelasnya
Adhy Karyono mengungkapkan, dalam satu bulan terakhir, pihaknya telah melakukan finalisasi untuk verifikasi di lapangan. Finalisasi dilakukan untuk memastikan dana hibah atau program bantuan yang diluncurkan kepada masyarakat sesuai target dan benar-benar bermanfaat.
“Yang berikutnya itukan dana hibah. Hibah sudah masuk hampir sekitar 70 persen, sudah NPHD kemudian masuk SK. Jadi nanti sekaligus kami targetkan di bulan Juli ini sebagai akhir dari triwulan semester satu ini akan signifikan,” ucap dia.
Menurut Adhy, target penyerapan nasional pada semester 1 tahun sebesar 45 persen. Sementara serapan Pemprov Jatim hingga saat ini sudah sekitar 36 persen. Baginya, angka 36 persen ini sudah naik luar biasa.
“Itu sudah naik luar biasa dibandingkan provinsi lain, (Jawa Timur) di atas rata-rata Nasional. Tapi insyaallah Provinsi Jawa Timur sudah loncat yang tadinya di bawah Nasional, sekarang di atas nasional per hari ini,” katanya.
Untuk itu, dalam upaya mendorong OPD Pemrov Jatim agar penyerapan anggaran lebih maksimal, Adhy menegaskan pentingnya menyelesaikan hak-hak rakyat dengan cepat. “Apa yang menjadi hak rakyat, itu harus segera diselesaikan,” tutupnya. (KN01)