Surabaya (KN) – Meski dua kader NU Jatim menjadi primadona karena digadang-gadang partai politik untuk diusung sebagai calon gubernur Jatim, namun PWNU Jatim secara organisasi tak ingin terlibat politik praktis dalam Pilgub 2013 mendatang.“Dua nama kader NU yang paling kuat yaitu Gus Ipul dan Khofifah. Tapi sampai detik ini, NU secara formal tidak pernah mengeluarkan statemen tentang pencalonan dan tentang memajukan calon Gubernur. Karena NU tidak terlibat politik praktis,” tegas Ketua PWNU Jatim KH Mutawakil Allallah kepada wartawan, Jumat (30/11).
Politik NU, kata Kiai Mutawakil, hanya politik kebangsaan sesuai AD/ART NU. Tapi bukan berarti kemudian NU tidak memperdulikan aspirasi poltik warganya,” imbuhnya.
Namun Kiai Mutawakil mengatakan, semestinya NU harus bangga dengan munculnya aspirasi yang menghendaki kader NU menjadi Gubernur Jatim pada periode mendatang. Dua nama yang ramai diperbincangkan adalah Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dan Ketua Umum PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa.
KH Mutawakil yang juga pengasuh Pondok Pesantren Genggong, Kraksaan, Probolinggo ini menerangkan, belakangan ini PWNU menerima aspirasi politik dari masyarakat, warga NU maupun di luar komponenen NU di Jatim yang menginginkan kader NU memimpin Jawa Timur.
“Maka aspirasi itu kemudian kami salurkan kepada partai-partai politik yang semula memang mengharapkan agar ada kader NU yang diusung untuk menjadi cagub. Jadi bukan kita yang menawarkan, tapi mereka memang yang menunggu, diantaranya partai yang basisnya masyarakat pesantren, masyarakat pedesaan seperti, PPP, PKB, PKNU,” tuturnya.
Meski secara organisasi PWNU tak mengeluarkan rekomendasi, namun Kiai Mutawakil menyatakan tidak bisa melarang bila ada ulama atau kiai yang menyarankan santrinya untuk memilih calon yang didukung.
“Tidak semua kiai itu pengurus NU. Kalau ada kiai yang memberikan fatwa ke santrinya, alumninya untuk memilih calon tertentu, itu hak beliau dan PWNU tidak bisa menghalang-halangi,” tegasnya seolah menepis adanya tudingan PWNU yang telah terlibat politik praktis Pilgub Jatim.
Sebelumnya, Gerakan Santri Indonesia (GSI) memperingatkan kepada PWNU agar tidak mengikuti arus politik praktis dan kembali ke Khittah yang diputuskan pada Muktamar NU tahun 1984 di Situbondo.
“Sekarang ini masyarakat khususnya nahdliyin sudah mengerti masalah politik. Kalau ada yang tarik-menarik ke politik, nanti bisa banyak permasalahan,” ujar Ketua Umum GSI KH Machrus Ali Mahdali dalam siaran persnya beberapa waktu lalu.
KH Machrus yang juga pengasuh Pondok Pesantren Al Amin Pasuruan dan Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi’ien, Bangil, Pasuruan ini berharap, NU tidak masuk ke ranah politik seperti pemilihan presiden (pilpres) atau pemilihan Gubernur (Pilgub) dan mendukung salah satu calon. (ms)