Pekalongan, mediakorannusantara.com– Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Busyro Muqoddas, mengajak para akademisi, terutama dari lingkungan Perguruan Tinggi Muhammadiyah, untuk melakukan riset berbasis analisis sosial terhadap berbagai peraturan yang berdampak pada kehidupan masyarakat.
Menurut Busyro, berbagai masalah di Indonesia bermuara pada persoalan di bagian hulu, yaitu perintah atau kebijakan yang berada di level atas. Ia menjelaskan bahwa kasus-kasus yang terjadi di daerah adalah dampak dari peraturan yang mengikat.
“Selama ini, peraturan yang dibuat lebih banyak berdasarkan asumsi, bahkan kepentingan pemilik modal, bukan berbasis pada problematika di masyarakat,” kata Busyro saat acara Pelatihan Ideologi Kepemimpinan Regional Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah di Pekalongan, Minggu.
Sebagai contoh, ia menyebutkan UU Cipta Kerja dan UU Minerba yang dalam implementasinya menimbulkan polemik di masyarakat, seperti persoalan tambang di Halmahera dan pengembangan kawasan Rempang di Provinsi Kepulauan Riau.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah, KH Tafsir, menambahkan bahwa untuk mengatasi hal ini, dibutuhkan kekuatan politik yang didukung oleh kemampuan ekonomi yang kuat. “Supaya kekuatan politik ini tidak dikuasai oleh kekuatan ekonomi,” ujarnya.
Pelatihan yang mengusung tema “Meneguhkan Ideologi Islam Berkemajuan dalam Membangun Kepemimpinan Publik yang Berintegritas dan Progresif” ini diikuti oleh 150 peserta.
Ketua LHKP PWM Jawa Tengah, Jayusman Arief, menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan membekali kader Muhammadiyah dengan wawasan ideologi, keterampilan kepemimpinan, serta kemampuan membaca dan merespons dinamika sosial-politik secara bijaksana.
“Kegiatan ini juga menjadi media konsolidasi kader potensial Muhammadiyah dari berbagai daerah di Jawa Tengah, yang diproyeksikan menjadi aktor strategis dalam ruang-ruang publik, baik sebagai legislator, birokrat, maupun pemimpin masyarakat,” kata Jayusman.
Untuk mewujudkan hal tersebut, ia menekankan pentingnya pelatihan yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga aplikatif dan kontekstual. Tujuannya adalah agar kader siap mengemban amanah umat dengan integritas dan keberpihakan yang jelas kepada kepentingan rakyat.
Diharapkan, pelatihan ini melahirkan barisan kader pemimpin Muhammadiyah yang kokoh secara ideologis, matang secara strategi, dan siap mengambil peran dalam membangun masyarakat.
Pelatihan ini dihadiri oleh sejumlah narasumber, antara lain Dr. Muh Haris (anggota DPR RI), Ketua PWM Jateng Drs. Tafsir, Harun Abdul Khafizh (anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah), Edi Faisol (praktisi media), serta Asisten 1 Setda Kabupaten Pekalongan Ali Reza yang mewakili Bupati Pekalongan Fadia A. Rafiq. ( wa/ar)