Surabaya (mediakorannusantara.com) – Persoalan stunting yang masih tinggi di Jatim menjadi perhatian Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Jatim. Angka stunting di Jatim yang masih kisaran 19 persen sampai tahun ini.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan Sri Untari Bisawarmo mengatakan, ini menjadi PR yang harus diperhatikan oleh Pemrintah Provinsi dan pemerintah Kota Kabupaten di Jatim. Pasalnya angka 19 persen ini masih tinggi.
Apalagi lanjutnya Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres no 72 tahun 2021 tentang percepatan penangaanan stunting.
“Dalam Perpres itu jelas tahun 2024 angka stunting secara nasiomal sudah harus turun sampai 14 persen. Di Jatim masih 19 persen sehingga masih kurang 5 persen penurunan angka stunting, minimal menjadi 14 persen,” ujar Untari di Surabaya, Jumat (15/9/2023).
Dari data yang ada, kata Untari yang juga anggota Komisi E DPRD Jatim ini, dari 38 kota/kabupaten di Jatim hanya dua wilayah yang angka stuntingnya sudah turun di bawah angka 14 persen. Yakni Kota Surabaya dan Mojokerto.
“Jadi kami berharap kabupaten/kota yang kasus stuntingnya masih diatas angka 19-20 persen, kami minta mencermati dan mengamati persoalan ini untuk dilakukan penurunan,” ungkapnya.
Sekertaris DPD PDI Perjuangan Jatim ini juga meminta agar kepala daerah mulai gubernur, bupati dan walikota juga mencermati pernyataan Presiden Jokowi agar dana yang dianggarkan melalui APBD benar-benar digunakan untuk penanganan.
“Saya berharap di Jatim tidak melakukan seperti yang disampaikan Presiden Jokowi. Bahwa anggaran stunting banyak digunakan untuk rapat koordinasi. Ini jangan sampai terjadi di Jatim,” pintanya.
“Bagiamana anggaran yang berasal dari pajak rakyat itu digunakan benar untuk penanganan stunting. Belikan vitamin susu dan makanan tambahan. Jangan ngasih makannya pas di posyandu saja. Tapi bagiamana dipantau terus permakanannya,” lanjutnya.
Kata politisi asal Malang ini, pihaknya atas intruksi Ketua Umum Megawati Soekarno Putri juga meminta agar kader partai yang ada di Eksekutif dan legislatif menjadikan persoalan stunting menjadi perhatuan serius.
“Kader sesuai intruksi bu Mega, kita minta terus bergerak dalam memantau wilayahnya, guna mengatasi persoalam stunting apabila ada diwilayahnya. Dan ini menjadi sinergitas tiga pilar PDIP,” tegasnya.
Selain itu, Untari juga menyoroti capaian Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Developmen Gender (IDG) Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun 2022 nampaknya belum terlalu memuaskan. Pasalnya saat ini masih terdapat ketimpangan atau gap yang cukup besar antara IPG dan IDG.
“IPG kita sudah lumayan tinggi diangka 92. Sedangkan IDG kita ternyata masih rendah di kisaran 72. Jadi tidak seimbang,” ujar Sri Untari.
Menurut Untari sapaan akrabnya, diantara indikator yang menyebabkan IDG Jatim rendah adalah masih rendahnya partisipasi perempuan di parlemen, partisipasi perempuan dalam hal pendapatan, dan jumlah profesional perempuan juga masih rendah.
“Diparlemen turun karena dalam perjalanan banyak parlemen perempuan di Jatim yang di lakukan Pergantian Antar Waktu (PAW), namun yang ganti politisi laki laki bukan perempuan,” ungkapnya.
“Makanya kita harus terus menerus mendorong bagaimana IDG ini terus meningkat. Caranya dengan membuat teman teman perempuan yang punya kualitas baik itu diberikan tempat yang baik ini posisi posisi yang baik di Jatim maupun di kabupaten kota yang merupakan pancaran dari Jatim,” jelasnya.
Untari juga mengatakan, dengan kondisi ini, pihaknya berharap ini menjadi perhatian semua pemegang kebijakan agar Indeks Developmen Gender (IDG) tidak alami penurunan dan terus naik.
“Ini menjadi PR tersendiri bagi pemegang kebijakan khususnya Partai politik agar bisa lebih memperhatikan keterwakilan perempuannya,” jelasnya. (KN01)