Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono ditemui ruang kerjanya di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono, menegaskan dukungan penuh terhadap semangat gotong royong yang diusung Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi – Armuji dalam memulai periode kedua kepemimpinannya.
Hal ini disampaikan Adi Sutarwijono, usai rapat paripurna pertama yang digelar pasca pelantikan Eri Cahyadi dan Armuji sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya periode 2025-2030 pada 20 Februari 2025.
“Rapat paripurna ini sangat istimewa karena dihadiri oleh Bupati Gresik, Bupati Sidoarjo, dan Bupati Bangkalan. Mereka adalah daerah tetangga yang menjadi bagian dari aglomerasi Surabaya. Selain itu, Forkopimda Kota Surabaya juga hadir,” ujar Adi Sutarwijono ditemui ruang kerjanya di Gedung DPRD Surabaya, Kamis (20/2/2025).
Menurutnya, pidato perdana Eri Cahyadi di hadapan DPRD Surabaya memberikan pesan yang kuat mengenai pentingnya gotong royong dalam menjalankan pemerintahan.
“Saya menangkap pesan yang sangat baik dari Pak Wali Kota Surabaya untuk mulai pemerintahan yang baru di periode kedua dengan semangat gotong royong,” ucap Adi.
Ia menilai semangat ini telah terbukti efektif selama periode pertama kepemimpinan Eri, terutama dalam menghadapi pandemi Covid-19 dan pembangunan kota.
“Ketika menangani Covid-19, Surabaya bisa cepat pulih berkat gotong royong seluruh elemen masyarakat. Begitu pula dalam pembangunan kota, semangat kebersamaan ini menjadikan Surabaya lebih nyaman dan tenteram bagi semua warganya,” ujar Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Dalam kesempatan tersebut, Adi juga menyoroti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya tahun 2025 yang telah disahkan dengan nilai Rp12,3 triliun. “APBD sudah didok, kekuatannya adalah Rp12,3 triliun,” ungkap dia.
Meski jumlah tersebut cukup besar, namun Adi menilai masih belum mencukupi untuk memenuhi berbagai kebutuhan pembangunan Kota Surabaya.
“Wali Kota tadi menjelaskan bahwa Rp12,3 triliun ini belum cukup. Untuk belanja saja diperlukan sekitar Rp9 triliun, sementara sektor pendidikan membutuhkan Rp2,5 triliun. Masih banyak kebutuhan lain yang harus dipenuhi,” jelasnya.
Karena itu, Adi menyebut bahwa dalam waktu dekat DPRD dan Pemkot Surabaya akan duduk bersama untuk menentukan skala prioritas pembangunan. Selain mengandalkan APBD, akan dicari sumber pendanaan lain untuk memastikan program-program strategis tetap berjalan.
“Nanti Pak Wali Kota Surabaya akan bertemu dengan DPRD Surabaya untuk mengkonsultasikan kira-kira apa hal yang menjadi prioritas dikerjakan,” bebernya.
Salah satu proyek tahun 2025 yang mendapat perhatian Pemkot dan DPRD Surabaya adalah pembangunan Jalur Lingkar Luar Barat (JLLB) dan Jalur Lingkar Luar Timur (JLLT). “Iya, anggaran Rp12,3 triliun ini termasuk untuk pembangunan JLLB dan JLLT,” pungkas Adi. (KN01)