Pamekasan, mediakorannusantara.com – Kabupaten Sampang memiliki angka kemiskinan tertinggi di Pulau Madura dibandingkan tiga kabupaten lainnya yang ada di Pulau Garam, yakni Bangkalan, Pamekasan, dan Sumenep.
Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) di masing-masing kabupaten di wilayah itu, angka kemiskinan di Sampang hingga akhir 2020 mencapai 20,78 persen dari total jumlah penduduk, lebih tinggi dibanding Bangkalan yang tercatat 20,56 persen. Urutan ketiga adalah Kabupaten Sumenep dengan 20,18 persen dan Pamekasan 14,60 persen.
“Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan di Sampang ini hanya 20,71 persen, namun pada pada 2020 bertambah menjadi 22,78 persen,” kata Kasi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) pada Badan Pusat Statistik (BPS) Sampang Hendra Adiraka di Sampang, Kamis.18/3
Dengan persentase data penduduk miskin yang hampir mencapai 30 persen ini, Kabupaten Sampang tercatat sebagai kabupaten dengan jumlah penduduk miskin terbanyak di Jawa Timur.
Di Bangkalan, penduduk miskin awalnya hanya 18,9 persen pada 2019, namun pada 2020 meningkatkan menjadi 20,56 persen atau meningkat 7,10 persen.
Menurut Kepala BPS Bangkalan Widirto Adisiswanto dengan persentase itu, maka jumlah penduduk miskin di kabupaten paling barat di Pulau Madura itu mencapai 204 ribu jiwa dari total jumlah penduduk yang mencapai 1.060.377 jiwa yang tersebar di 18 kecamatan di wilayah itu.
“Pada 2019, jumlah penduduk miskin di Bangkalan hanya 186 ribu jiwa lebih. Tapi karena berdasarkan hasil sensus terbaru mengalami peningkatan hingga 7,10 persen, maka kini jumlah penduduk miskin Bangkalan mencapai 204 ribu jiwa lebih,” katanya.
Persentase kemiskinan tertinggi ketiga Kabupaten Sumenep, yakni 20,18 persen. Pada tahun 2019, persentase penduduk miskin di kabupaten ini hanya 19 persen dari total jumlah penduduk di kabupaten yang terdiri dari 27 kecamatan ini.
Sementara Kabupaten Pamekasan tercatat sebagai kabupaten dengan persentase angka kemiskinan terendah, yakni hanya 14,60 persen.
Namun, sebagaimana tiga kabupaten lain di Pulau Madura, persentase penduduk miskin sebesar 14,60 persen ini juga mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Menurut Koordinator Fungsi Statistik Sosial pada BPS Pamekasan Ida Wahyuni di Pamekasan, Kamis, saat ini jumlah penduduk miskin di Kabupaten Pamekasan mencapai 129 ribu jiwa lebih atau bertambah 6,9 ribu jiwa dibanding tahun sebelumnya yang kala itu hanya 122 ribu jiwa lebih atau 13,95 persen dari total jumlah penduduk Pamekasan.
“Dan berdasarkan hasil rapat koordinasi antara BPS di seluruh Madura, peningkatan angka kemiskinan terjadi bukan hanya di Pamekasan, akan tetapi juga di semua kabupaten di Madura. Hanya saja persentase tentang penduduk miskin di Pamekasan paling rendah dibanding tiga kabupaten lain di Madura.
Di Pamekasan hanya 14,60 persen di tiga kabupaten lainnya malah lebih dari 20 persen,” katanya, menjelaskan.
Peningkatan angka kemiskinan di Madura ini terjadi, akibat dampak COVID-19 dan hampir terjadi di semua kabupaten/kota di Indonesia.
Sebelumnya pada pembukaan rapat Musrencang, Bupati Pamekasan Baddrut Tamam menyatakan Pamekasan bisa menekan persentase kemiskinan paling rendah dibanding tiga kabupaten lain di Pulau Madura, berkat program wirausaha baru (WUB) yang dicanangkan sejak 2018.
“Sebab berdasarkan kajian dan pemetaan oleh tim Pemkab Pamekasan, program ini benar-benar menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat dan pelaku usaha mikro di Pamekasan,” kata Baddrut Tamam menjelaskan.
Mantan anggota DPRD Jatim dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini lebih lanjut menjelaskan, selain WUB, program Pemkab yang turut menyumbang pada penguatan ekonomi masyarakat pada bidang peternakan sapi yakni inseminasi buatan satu tahun satu kelahiran.
“Pinjaman dengan bunga rendah hanya satu persen, serta penyaluran kredit usaha rakyat yang tepat sasaran juga menjadi penunjang, disamping bantuan transportasi Mobil Sigap, yakni layanan antar jemput bagi warga yang Pamekasan yang sakit,” katanya.
Selain itu, selama pandemi COVID-19 berlangsung, Pemkab Pamekasan mengutamakan pemberdayaan masyarakat untuk kebutuhan alat-alat kesehatan penanganan COVID-19, seperti pembuatan masker kain disamping bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) yang tepat sasaran. (wan/aN)