Dengan demikian, menurut dia, BUMDes bakal membantu memasarkan homestay melalui berbagai media, termasuk melakukan kerja sama dengan marketplace atau agen travel online.
“Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur sebelumnya telah menyusun kajian pengelolaan homestay di DPSP (Destinasi Pariwisata Super Prioritas) Borobudur yang menghasilkan model pengelolaan homestay terpusat pada satu pengelola yaitu BUMDes,” katanya lewat keterangan resmi, Jakarta, Selasa.25/10
Dalam model tersebut, setiap homestay yang masih perseorangan harus bergabung dengan desa wisata. Desa wisata atau asosiasi homestay akan membuat Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan BUMDes dalam pengelolaan, termasuk pemasaran.
“Hal ini sejalan dengan arahan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno dalam mengimplementasikan kebijakan inovasi, adaptasi, dan kolaborasi,” kata dia.
Melalui kebijakan ini, Kemenparekraf memastikan akan terus berupaya memperkuat manajemen pengelolaan homestay terpadu di kawasan DPSP.
“Manajemen pengelolaan homestay terpadu yang terintegrasi dan berkelanjutan ini sangat diperlukan, termasuk untuk homestay yang dimiliki masyarakat, maupun sarana hunian pariwisata (sarhunta) yang dibangun oleh Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR),” ucap Vinsensius
Dengan adanya manajemen tersebut, diharapkan lama tinggal (length of stay) wisatawan yang berkunjung ke Borobudur dapat meningkat.
Sebelumnya, telah dilakukan pembahasan konsep finalisasi PKS antara asosiasi homestay dengan BUMDes yang melibatkan Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Magelang, Badan Pengelola Otorita Borobudur (BPOB) serta Kepala Desa, Asosiasi Pengelola Homestay, BUMDes dari Desa Karangrejo, Desa Karanganyar, dan Desa Tuksongo di Balkondes Karangrejo, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jumat (21/10). ( wan/an)