Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Persoalan distribusi bantuan sosial (bansos) tidak merata, masih saja terjadi di Surabaya. Program ini di daerah dinilai tidak berjalan seperti yang disampaikan pemerintah pusat.
Sejumlah warga mempertanyakan validasi data dan transparansi program yang digunakan pemerintah untuk membantu warga terdampak pandemi Covid-19.
Hal tersebut terungkap dalam kegiatan Jaring Aspirasi Masyarakat pada kegiatan Reses III Tahun 2020 anggota DPRD Provinsi Jatim dari Fraksi Fraksi Keadilan Bintang Nurani (PKS) Hj. Lilik Hendarwati di Jl Dinoyo I, RW 3, Kelurahan Keputran, Kecamatan Genteng, Surabaya, Sabtu (14/11/2020) sore.
“Ya, dari beberapa titik yang saya datangi selama reses, keluhannya sama. Yakni soal bantuan sosial dampak pandemi Covid- 19 yang tidak merata,” ujar Lilik Hendarwati.
Menurut dia, tidak meratanya distribusi bansos itu bisa jadi warga tidak terdata karena misal RT-nya yang jadi ujung tombak kurang aktif. Sehingga ada warga yang belum terkover.
Di RW 3, lanjut politisi perempuan PKS ini, seperti yang disampaikan, ada enam orang yang tidak dapat bantuan langsung tunai (BLT). “Kebetulan pak RW ( Ketua RW 3 Zainuddin) dapat BLT. Tapi karena merasa cukup, oleh Ketua RW itu dibelikan sembako dan diberikan kepada warga kurang mampu, ” ungkapnya.
Selain soal BLT, warga juga memprotes bantuan pemerintah untuk UMKM sebesar Rp 2, 4 juta yang juga tidak merata. Karena ada warga yang dapat bantuan, tapi juga ada yang tidak dapat. Seperti disampaikan warga, hanya UMKM yang masuk menjadi anggota koperasi yang dapat bantuan.
Menurut Lilik Hendarwati, mungkin caranya memang lewat koperasi, kemudian mereka yang mengelola. Ini ada kaitannya dengan pertanggungjawaban. Karena pemerintah kan tidak bisa mengawasi UMKM satu per satu.
Kalau di koperasi, lanjut dia, kan bisa lebih ke UMKM.Jadi nanti akan ketahuan UMKM yang benaran atau yang tidak. “Yang diprotes ada UMKM beneran yang tidak masuk koperasi, tapi tidak dapat bantuan.
Saya rasa mereka bisa mendaftar lagi. Karena saya lihat di media masih dibuka kesempatan,” ujar dia.
Terkait masih tidak meratanya bansos tersebut, Lilik Hendarwati yang berangkat dari Dapil Jatim 1 (Kota Surabaya) menyatakan, perlunya dilakukan survei ulang. Karena ada dugaan masih menggunakan data-data lama.
“Sebenarnya persoalan warga ini banyak berkaitan dengan Pemkot Surabaya. Ya nanti anggota legislatif dari Fraksi PKS DPRD Surabaya akan kita dorong dan komunikasikan untuk membantu menyelesaikan persoalan tersebut, ” imbuhnyaa.
Persoalan lainnya yang dikeluhkan Warga Dinoyo,lanjut dia, warga ingin mendapatkan pelatihan tentang pengolahan sampah. Terkait pelatihan ini, dalam beberapa kali kunjungan ke Dinas Tenaga Kerja, utamanya Balai Latihan Kerja (BLK) Lilik Hendarwati mengaku jika mereka memberi peluang kepada pemuda, ibu-ibu maupun warga yang memang membutuhkan pelatihan sesuai bidang yang diinginkan. Jadi tinggal, kontak saja mau dengan BLK mana.
Pada Reses II/2020 di RW 11 Putat Jaya lalu, para anak mudanya ingin pelatihan marketing online. Dan pada 23 November nanti pelatihan akan dilakukan di BLK Surabaya. “Biasanya kalau berkaitan dengan dinas, saya langsung ke kepala dinasnya. Kalau tidak ya kita masukkan dalam laporan reses untuk ditindaklanjuti Pemprov Jatim dalam hal ini dinas-dinas terkait, “ungkap dia.
Pada kesempatan itu, Lilik Hendarwati juga menerima keluhan dari warga, terkait dana untuk Bunda PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) yang selama dua tahun ini belum turun.
“Ya sebenarnya ini persoalan kota (Pemkot Surabaya) karena berkaitan dengan anggota legislatif (DPRD Surabaya).Ya nanti akan kita serahkan kepada mereka untuk mengawasi dan mengawal keluhan warga ini, ” tegas dia.
Lilik yang melanjutkan kegiatan reses di Jl Nginden Jaya I, RW 5 Kelurahan Ngineden Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Sabtu (14/11/2020) malam.
Jaring Aspirasi di Jl Nginden Jaya tersebut, Lilik Hendarwati juga banyak disambati warga soal banjir karena belum terealisasinya pembangunan saluran box culverd dan peremajaan paving sehingga setiap musim hujan di permukiman tersebut selalu banjir.
Selain soal pembangunan infrastruktur, warga juga mengajukan bantuan untuk seragam untuk kegiatan ibu -ibu, kemudian warga juga minta bantuan soound sytem untuk Mushla dan sound system untuk kekiatan pengajian warga.
Mendapat masukan maupun keluhan warga Lilik Hendarwati mengatan, dirinya akan menindaklajuti semua yang disampaikan warga. “Di pemyerapan aspirasi disini memang lebih banyak masukan dan keluhan warga karena yang hadi ada beberapa perwakilan EW di Kelurahan Nginden Jangkungan ini. Dan InsyaAllah semua yang diajukan warga akan bida sy realisasikan,” ujar Lilik.
Sementara pada reses sebelumnya di Balaskumprik, Lilik Hendarwati disambati warga terkait jalan rusak. Akibat jalan ambrol tersebut banyak warga dan pengendara motor yang mengalami kecelakaan. Ini sudah dilaporkan ke Pemkot Surabaya untuk segera diperbaiki, tapi belum direspons.
“Ya sepertinya daerah pinggiran perlu sentuhan pembangunan sama dengan di kota, pembangunan infastruktur di Surabaya harus merata,” tutur dia. (KN01)
Foto : Anggota DPRD Jatim Lilik Hendarwati saat melakukan Reses III/2020 di Jl Dinoyo II, Kelurahan Keputran dan di Jl Nginden Jaya I, Kelurahan Nginden Jangkungan, Surabaya, Sabtu (14/11/2020)