Surabaya (BM) – Pola kepemimpinan yang diterapkan Ketua DPRD Surabaya, Mochammad Machmud kembali dikeluhkan anggota DPRD Surabaya. Terbaru, akibat dinilai terlalu otoriter dalam memimpin rapat badan anggaran (Banggar), Ketua Komisi D Baktiono memilih walk out (kleuar) dari ruang rapat.
Saat ditemui para wartawan, Baktiono menyatakan aksi walk out yang ia lakukan bermula ketika dirinya memberikan pendapat soal masalah penganggaran. Sayangnya, niat baik yang ia utarakan itu tidak pernah mendapat respon dari pimpinann DPRD.
“Bagaimana saya tidak kecewa dan keluar, setiap saya mengeluarkan pendapat selalu di potong. Dan jika setiap usulan atau pendapat selalu tidak digubris oleh pimpinan sidang. itu kan, sama artinya pimpinan tidak butuh pendapat saya, makanya saya walk out,” tegas Baktiono.
Menurut Baktiono, dalam rapat badan anggaran dengan agenda membahas Rancangan Keterangan Umum Anggaran Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2014, ia berupaya mengingatkan bila prosedur pembahasan awal langsung dilakukan di komisi tidak sesuai dengan mekanisme yang telah berjalan selama ini. “Akan tetapi pimpinan siding ngotot akan mengembalikan sistemnya melalui komisi, sekarang jelas tidak bisa,” sesalnya.
Baktiono menegasakan, pembahasan RKUA PPAS pintu masuk pembahasan soal RAPBD tahun 2014 sebenarnya telah memiliki acuan serta dasar yang sangat kuat. Yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 21 tahun 2011. “Kalau pimpinan terus ngotot dan menabrak aturan, kan itu sama saja pimpinan yang ada saat ini tidak memahami aturan,” tandas politisi PDIP itu.
Ditemui terpisah, anggota DPRD Surabaya lainya, Masduki Toha juga menyebut pola kepemimpinan yang saat ini diterapkan Mochammad Machmud (MM) tidak lebih baik dari pada saat dipimpin Wishnu Wardhana (WW). “Sejauh ini, yang membedakan antara MM dan WW hanya terjadi pada penggantian posisi Plt Sekwan. Selebihnya tidak ada,” tegas Masduki Toha.
Sebagai contohnya, adalah hearing (dengar pendapat) soal Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang beberapa waktu yang lalu diselenggrakan di Komisi C. padahal sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang ada, harusnya masalah PPDB dirapatkan di Komisi D.
“Untuk masalah pembangunan memang menjadi ranah Komisi C. Tapi untuk pendidikan, itu adalah wewenang kami. Artinya, ketika membahas pembangunan sekolah, seharusnya Dindik tidak dilibatkan dan cukup Dinas Cipta karya. Begitu juga ketika membahas pendidikan, jangan turut pula diundang ke Komisi D,” saranya.
Selain masalah pembahasan PPDB, contoh lain yang dapat dijadikan contoh ketidak profesionalan pimpinan DPRD adalah rapat jasmas dengan Badan Perencanaan Pembangunan Kota (Bappeko) diagendakan secara bersamaan di Komisi C dan D. akibatnya, rapat tersebut gagal digelar karena waktu yang ditentukan pimpinan bertabrakan.
“Setiap hearing yang ada di komisi, semuanya berdasarkan disposisi dari Ketua DPRD. Kalau sekarang ada ketidakjelasan seperti ini, berarti pimpinan yang ada sekarang tidak memiliki leadership serta pola kepemimpinan,” tegasnya.
Menurut Masduki, sebagai anggota legislatif yang pernah mengetahui konflik sengketa tanah antara Komisi A dan yang laina, sudah sepantasnya Machmud mengambail pelajaran dari peristiwa itu. “Saya faham. Setiap ada demo atau keluhan pasti masuknya ke Ketua DPRD. Tapi ya seharusnya diteruskan ke Komisi yang sesuai. Bukan asal menempatkan. Kalau tidak berubah, terus apa bedanya dengan WW,” sindir Masduki.
Menurut Masduki, jika pimpinan yang ada sekarang ingin melakukan perbaikan di lembaga legislatif harus dibuktikan melalui kerja nyata. “Jangan hanya berkoar-koar di hadapan media. Lebih baik tidak banyak bicara, tapi mampu memberikan perubahan yang signifikan,” pungkasnya. (anto)