KORAN NUSANTARA
Hallo Nusantara indeks

Kantor Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Pemprov Jabar Diduduki Warga, Pegawai Keleleran

Bandung (MediaKoranNusantara.com) – Puluhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan (DKPP) Pemprov Jabar keleleran di jalanan lantaran tidak bisa masuk kantor, Selasa (2/10/2018). Penyebabnya, kantor DKPP Pemprov Jabar disegel dan diduduki oleh warga dan Ormas. Para pegawai DKPP tidak diizinkan masuk.

Warga yang mengklaim sebagai ahli waris bangunan yang dijadikan kantor DKPP dibantu anggota Ormas menduduki kantor yang berlokasi di Jalan Ir H Djuanda, Kota Bandung itu sejak Minggu (30/9/2018).

Hingga kini, para pegawai hanya bisa menunggu di area luar gerbang kantor. Sementara di dalam area kantor sejumlah anggota ormas terlihat masih berjaga dan belum memperbolehkan para pegawai untuk masuk.

Sekitar pukul 08.13 WIB pihak ahli waris memperbolehkan para pegawai atau PNS yang akan melakukan kegiatan di dalam kantor. Tapi para pegawai diharuskan mengisi biodata.

“Kepada PNS yang ingin berkegiatan di dalam, kami tidak melarang. Tapi harus mengisi biodata,” kata salah seorang melalui pengeras suara.

Sementara itu, salah seorang pegawai yang enggan disebutkan namanya mengaku, kegiatan kantor pada Senin (1/10/2018) kemarin berjalan seperti biasa. Tapi hari ini para pegawai kembali tertahan karena kasus sengketa lahan antara Pemprov Jabar dengan pihak ahli waris Raden Adikusumah.

“Kemarin bisa masuk jam 09.00 WIB. Kegiatan berjalan biasa. Cuman tadi (Senin) malam di gembok lagi,” ucapnya.

Dia berharap masalah ini bisa segera selesai. Pasalnya, masalah ini membuat kegiatan di dalam kantor tidak nyaman.
“Harapannya cepet beres biar kerjanya tenang. Pelayanan masyarakat juga terganggu,” ucapnya.(dtc/ziz)

Related posts

Kemenperin Fasilitasi Industri TPT Optimalkan Bahan Baku Tekstil Berbasis Serat Sintetis.

Masyarakat Jatim Antusias Sambut Hari Pertama Pembebasan Sanksi Administratif Pajak Kendaraan Bermotor

kornus

Rekening Air PDAM Mencekik, Warga Jl Gayungan PTT Mengadu Ke DPRD

kornus