KORAN NUSANTARA
ekbis Headline Jatim Surabaya

Kadin Jatim Minta Pemkab Tidak Naikkan UMK

 


Surabaya, mediakorannusantara.com – – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur Adik Dwi Putranto meminta seluruh pemerintah kabupaten dan kota di provinsi setempat tidak menaikkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 karena besarannya sudah di atas Upah Minimum Provinsi (UMP).

“Selain itu, kondisi industri di Jawa Timur saat ini masih dalam keadaan tidak baik,” kata Adik di Surabaya, Senin, 2/11 menanggapi penetapan UMP 2021 oleh Pemprov Jatim.

Sehari sebelumnya, Pemprov Jatim telah menetapkan besaran nominal UMP 2021 naik Rp100 ribu atau 5,65 persen, dari Rp1.768.777 (UMP 2020) menjadi Rp1.868.777.

“UMK di seluruh Jatim sudah di atas UMP. Untuk itu, kami harap UMK ini tidak bergerak, karena kondisi saat ini tidak memungkinkan untuk menaikkan upah karyawan,” tegas Adik.

Adik mengatakan besaran UMK tahun 2020 yang telah berlaku di 38 kabupaten/kota di Jatim seluruhnya sudah di atas UMP.

UMK terendah ada di sembilan kabupaten, tetapi nominalnya masih di atas UMP, yaitu sebesar Rp1.913.321,73. Sembilan kabupaten itu meliputi Sampang, Situbondo, Pamekasan, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek, dan Magetan.

“Semua sudah di atas UMP. Untuk itu, kami berharap teman-teman buruh juga menyadari kondisi saat ini,” ujarnya.

Menurut Adik, kondisi saat ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pandemi COVID-19 telah menghempaskan kinerja industri di seluruh Jatim, bahkan di Indonesia.

Ekonomi terhenti hingga kinerjanya mengalami kontraksi atau minus 5,9 persen. Akibatnya, banyak perusahaan yang tidak bisa menggaji karyawan hingga memutuskan untuk merumahkan sebagian karyawan atau bahkan melakukan pemutus hubungan kerja (PHK).

“Di Jatim, hingga Mei 2020 ada sekitar 231 perusahaan yang telah melakukan PHK dengan jumlah 6.900 pekerja. Sementara jumlah karyawan yang dirumahkan juga cukup banyak, mencapai 32.403 karyawan yang bekerja pada 607 perusahaan,” katanya.

Oleh karena itu, Adik berharap karyawan dan buruh bisa memahami situasi sekarang, karena ekonomi masih membutuhkan waktu untuk bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19. “Berikan kami waktu untuk kembali memulihkan ekonomi ini,” katanya.(wan/an)

 

Related posts

SMA/SMK Dikelola Pemprov, Tenaga Honorer Pendidikan di Surabaya Resah

kornus

PAW Anggota DPRD Jatim Akik Zaman Molor

kornus

Jatim Raih Predikat Provinsi Terbaik Penyelenggaraan Pemda, Gubernur Khofifah Tegaskan ASN Soal Nawa Bhakti Satya dan IKI Terus Dijalankan

kornus