Jakarta (MediaKoranNusantara.com) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya membuka pintu bagi negara asing untuk mengatasi kondisi pasca-bencana gempa di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah. Bantuan itu akan dikoordinir oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.
“Nanti koordinasi itu akan dilakukan Menko Polhukam,” kata Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi Sapto Pribowo, Senin (1/10/2019).
Dia menyampaikan, Jokowi telah berbicara dengan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari (LP) Marsudi untuk membuka masuknya bantuan dari negara-negara lain demi pemulihan kondisi pasca-gempa dan tsunami di Donggala dan Palu.
Sementara itu, Thom Lembong lewat akun Twitter resmi @tomlembong menyatakan hal senada. Menurutnya, Jokowi menerima bantuan asing demi pemulihan pasca-bencana. Dia mempersilakan semua sektor swasta di seluruh dunia untuk menghubunginya bila hendak menyalurkan bantuan.
“Tadi malam, Presiden @jokowi mengizinkan kami untuk menerima bantuan internasional untuk menanggapi bencana darurat dan pemulihannya. Saya membantu mengkoordinasikan bantaun dari pihak swasta seluruh dunia. Silakan berkirim pesan ke saya di akun media sosial atau email: tom@bkpm.go.id #PaluTsunami #PALUDONGGALA,” demikian cuit Tom Lembong.
Di sisi lain, Kepala Pusat Data Infomrasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho menjelaskan, pendeklarasian pembukaan bantuan asing tak harus didahului dengan penetapan status bencana nasional. Maka hingga saat ini, gempa bumi dan tsunami di Palu, Donggala, dan likufaksi di sekitarnya bukanlah bencana nasional.
“Declare bantuan internasional itu tidak harus status bencana nasional. Presiden tidak mendeclare status bencana nasional. Jadi gempa dan tsunami di Sulteng bukan bencana nasional,” tutur Sutopo.(dtc/ziz)