Surabaya (KN) – Partai politik yang mampu mengusung calonnya di pilgub Jatin 2018 mendatang kini sudah mulai menyiapkan mesin politiknya. Bagi partai politik yang akan mengusung calonya sendiri, tentu saja menyiapkan mesin politiknya untuk berkoalisi. Seperti yang akan dilakukan DPD Parta Golkar Jatim.Sementara politisi Partai Golkar Dr Ir H Adie Kadir SH M.Hum, Ia mengaku pasrah dengan keputusan partai. “Kita sebagai kader ini harus siap ditempatkan dmana saja. Sampa saat ini belum ada perintah dari partai. Kita kerja saja untuk masyarakat, khususnya untuk Dapil Jatim I Surabaya-Sidoarjo. Untuk masalah calon, Golkar banyak memiliki orang yang cocok,” tegas Adies Kadir saat ditemui di acara silahturrahim dan halal bi halal yang digelarnya di Islamic Center Surabaya, Jumat, (4/8/2018) malam.
Sementara Ketua Bidang Eksekutif dan Legeslatif DPP Golkar serta Ketua Korwil Jatim Yahya Zaini menegaskan, untuk masalah pencalonan di Golkar tentu belum bisa menunjuk orang atau nama. Partai Golkar masih melakukan survei dan kajian. “Memang kita menimbang ada dua calon, tapi itu semua belum kita putuskan. Kita masih membuka pendaftaran pada 7 Agustus. Nanti, siapa yang memiliki elektabilitas tinggi dan punya kemampuan, pasti akan kita dukung,” tegas Yahya yang mengatakan Golkar Jatim memberi peluang terhadap kadernya untuk menjadi wakil di Pilgub.
Bahkan menurut Yahya, di Golkar Jatim ini masih banyak kader yang layak. Dia mencontohkan ada anggota DPR RI seperti Adies Kadir, Ridwan Hisyam dan Misbahun. Sementara dari Bupati ada Bupati Gresik Sambari. Kader-kader itu dianggap layak untuk maju dalam Pilgub Jatim untuk didudukan menjadi calon wakil gubernur.
Disinggung tentang mendaftar melalui Partai Golkar harus menyediakan mahar politik, Yahya menampiknya. Kabar itu tak benar, kata dia, sebab di pelaksanaan Pilkada yang diikuti Golkar selalu tanpa mahar. “Itu yang menjadi salah satu upaya partai ini menang 58 persen. Tidak benar kalau Jatm menetapkan mahar Rp50 juta untuk pendaftarannya. Dalam aturan Pilkada ini tak ada mahar politik. Uang yang ada justru akan digunakan untuk pemenangan calon di pesta pilkada itu sendiri,” tandas Yahya.
Sementara dalam Pilgub Jatim ini, Golkar tetap harus menjaln koalisi. Bahkan untuk di daerah, sudah tak ada lagi kubu politik atau koalisi permanen seperti di pusat, di Pilkda itu politik cair. Selain itu, dengan posisi Golkar yang tak bisa mengusung calon gubernur, maka koalisi yang dijalankan hanya bisa menjadi pendamping alias wakil gubernur.
“Kita harus punya kemampuan untuk meyakinkan ke calon gubernur bahwa siapa kader yang diusung dari Golkar bisa menjadi pasangannya. Golkar Jatim hanya memiliki 11 kursi tentu masih butuh 29 kursi untuk bisa mengisi atau mewarnai Pilkada Jatim. Dengan koalisi itulah, maka bisa mengusung calonnya,” ungkap Yahya Zaini. (wan)