Surabaya (KN) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim merupakan Provinsi pertama kali di Indonesia yang memiliki Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur No 4 Tahun 2013 tentang Tataran Transportasi Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012-2032.Dengan terbitnya Pergub baru ini, maka segera dilakukan sosialisasi Tratawil Jawa Timur kepada Kabupaten/Kota se-Jatim.
Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim Dr Rasiyo MSi, dalam sambutannya pada Sosialisasi Pergub No 4 tahun 2013 Tentang Tatrawil Jawa Timur, di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (7/3/2013) mengatakan, tratawil merupakan kebijakan penataan dan pembangunan transportasi Pemprov Jatim yang artinya seluruh kegiatan pembangunan sektor transportasi di Jawa Timur akan mengacu pada dokumen Tatrawil sehingga menjadi sangat penting untuk diketahui dipahami dan dipedomani oleh seluruh stakeholder di Jatim. “Ketika sudah ada tratawil, tentu juga harus ada tratalok di kab/kota,” ujarnya.
Dia menjelaskan, di sektor transportasi merupakan urat nadi kehidupan, baik bagi masyarakat luas, individu maupun bagi pemerintah. Mengingat, transportasi berperan mengantarkan barang dan penumpang atau jasa dari satu tempat ke tempat lain.
Selain itu, lanjut Rasiyo, Jawa Timur merupakan Provinsi dengan wilayah terluas di Pulau Jawa dan mempunyai jumlah kabupaten dan kota terbanyak di Indonesia serta mampu memberikan sumbangan PDRB terbesar kedua setelah DKI Jakarta. Di samping itu Jatim juga merupakan pintu gerbang perekonomian Kawasan Timur Indonesia. “Kesemuanya itu membawa konsekuensi pada pentingnya penyediaan layanan transportasi yang memadai,” katanya.
Dia menuturkan, dengan pertumbuhan kependudukan, sosial dan ekonomi yang sangat dinamis, maka kapasitas layanan transportasi di Jatim banyak yang sudah over capacity, antara lain kepadatan lalulintas sudah sangat tinggi, dan bahkan seringkali mengalami kemacetan. “Tidak hanya terjadi di dalam wilayah perkotaan saja, bahkan pada jalan antar kota juga sudah sering terjadi kemacetan. Hal ini disebabkan tidak seimbangnya pertumbuhan jumlah kendaraan dengan penambahan panjang dan lebar jalan,” paparnya.
Rasiyo menjelaskan, laju pertumbuhan jumlah mobil mencapai 7,13 persen per tahun dan pertumbuhan jumlah sepeda motor mencapai 10,64 persen. Sementara pembangunan jalan baru dan pelebaran dibawah angka 1%, maka dapat dipastikan kemacetan akan terus meningkat. Pada tahun 2012 saja lebih dari 1 juta sepeda motor terjual di Jawa Timur.
Oleh karena itu, katanya, pemprov bekerja lebih keras lagi untuk mengatasi masalah kemacetan. Selain itu masalah overloading dan tingginya angka kecelakaan lalulintas juga masih memprihatinkan. Sementara itu, angkutan Kereta Api peranannya masih sangat rendah. Hal ini tidak terlepas dari kondisi jaringan rel yang masih single track atau jalur tunggal dan sebagian besar armada dan fasilitas pendukungnya sudah berusia tua. “Kita berharap Kereta Api ini dapat berperan lebih besar untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan,” tuturnya.
Lebih lanjut dia mengatakan, untuk transportasi laut juga mengalami over capacity terutama untuk Pelabuhan Tanjung Perak, oleh karena itu pengembangan di Kawasan Teluk Lamong terus dipercepat untuk mengantisipasi pesatnya kebutuhan. Mengingat, transportasi laut ini memegang peranan sangat penting berkaitan dengan peranan Jawa Timur sebagai pintu gerbang perekonomian Kawasan Timur Indonesia.
Selain itu, transportasi udara juga mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, terutama Bandara Juanda yang pada saat ini jumlah penumpangnya sudah lebih dari 2 kali lipat dari kapasitas terminalnya. Bandara Abdul Rahman Saleh Malang dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi juga mengalami pertumbuhan yang pesat.
Rasiyo mengharapkan, pada Tatrawil Jatim ini mampu mengakomodir seluruh permasalahan transportasi dan kebutuhan penanganannya yang ada di Jawa Timur. Tentunya, dengan mengacu pada sistem perencanaan pembangunan Nasional sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 sehingga Tatrawil ini perlu menjadi landasan kebijakan dalam penyusunan Tataran Transportasi Lokal (Tatralok) pada tingkat kabupaten dan kota. (rif)