Surabaya (mediakorannusantara.com) – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memperkuat pemerataan distribusi energi. Berbagai upaya pun dilakukan, termasuk pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) sesuai potensi daerah.
Hal tersebut dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono saat menyampaikan jawaban atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan atas Perda Provinsi Jatim No 6/2019 tentang Rencana Umum Energi Daerah (RUED) Provinsi Jatim Tahun 2019-2050 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Jatim, Kamis (28/3/2024).
Pj Gubernur Adhy Karyono menegaskan bahwa Pemprov Jatim melakukan berbagai upaya untuk pemerataan distribusi energi.
“Termasuk pemanfaatan EBT (Energi Baru Terbarukan) sesuai potensi daerah, memfasilitasi pembangunan infrastruktur jaringan gas, dan menyampaikan usulan kuota BBM ke BPH Migas,” kata Adhy Karyono.
Tidak hanya itu, beberapa poin penting juga disampaikan Pj Gubernur Jatim dalam Perubahan atas Perda Provinsi Jatim No 6/2019 tentang RUED. Di antaranya adalah terkait dengan Potensi Energi Surya.
Ia memaparkan bahwa energi surya merupakan potensi terbesar di Jawa Timur dengan 176.390 MW, 137,8 kali lipat dibandingkan energi panas bumi.
“Pembangunan PLTS terus dilakukan, baik oleh pemerintah, BUMN, maupun swasta,” ujarnya.
Kemudian terkait dengan Target Bauran Energi. Adhy Karyono menyebut bahwa penurunan target bauran energi dari 17,09 persen menjadi 12,15 persen di tahun 2025 disebabkan perubahan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) PT PLN.
“Target 2050 dinaikkan menjadi 23,76 persen untuk memitigasi risiko emisi karbon,” ujar Pj Gubernur Adhy Karyono.
Selanjutnya terkait dengan Peningkatan Rasio Elektrifikasi. Pj Gubernur Adhy mengatakan bahwa peningkatan rasio elektrifikasi dilakukan melalui penggunaan pembangkit EBT di daerah terpencil dan pemasangan PLTS SHS dan PLTMH.
“Sedangkan terkait pemenuhan Supply Energi, Pemprov Jatim berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk pemenuhan supply energi, termasuk pemanfaatan gas dan pengembangan kawasan industri baru,” ungkap dia.
Di samping itu, Pj Gubernur Adhy juga menyatakan bahwa Pemprov Jatim melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk AMDAL pengembangan sumber energi, termasuk energi fosil.
“Raperda Perubahan RUED ini mengakomodir langkah strategis untuk mencapai Net Zero Emission 2060. Seperti penambahan jaringan gas, pemanfaatan EBT, dan kendaraan listrik,” paparnya.
Dalam laporannya, Pj Gubernur Adhy menjabarkan bahwa penurunan target bauran energi di Perda 6 Tahun 2019 telah dicapai, dengan capaian 9,96 persen pada tahun 2023.
“Sementara terkait kemudahan usaha EBT, Pemprov Jatim memberikan berbagai kemudahan usaha untuk meningkatkan investasi EBT. Seperti penyediaan data dan informasi, penyederhanaan perizinan, dan fasilitasi promosi investasi,” katanya.
Selain itu, Gubernur Pj Adhy mengungkap bahwa Pemprov Jatim juga memiliki database energi (EBT dan Non EBT) dan aplikasi SIEBA (Sistem Informasi Energi Baru Terbarukan). Sistem tersebut dapat digunakan untuk memetakan potensi energi tiap kabupaten/kota.
“Dalam aplikasi SIEBA dapat dipetakan potensi energi tiap kabupaten/kota di Jatim, dan berdasarkan permohonan usulan bantuan (proposal) yang masuk, maka dapat ditentukan daerah yang perlu dalam pembangunan infrastruktur EBT,” pungkas dia. (KN01)