Surabaya (KN) – Kinerja pengembangan sanitasi Jawa Timur mendapatkan apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Salah satunya, yakni terpilihnya Jatim sebagai pilot project (proyek percontohan) untuk pembuatan roadmap (peta jalan pengembangan yang bersifat strategis, berskala besar dan berdurasi panjang) sanitasi nasional.“Saat ini Jatim menjadi proyek percontohan sanitasi pertama disusul Provinsi Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan,” kata Kepala Sub Bidang Keciptakaryaan Bappeda Provinsi Jatim, Ir Toni Indrayanto MT, Senin (17/12).
Ia mengatakan, pembuatan roadmap tersebut akan dilakukan hingga Januari mendatang hingga akan di lokakaryakan sebelum dikirim ke pusat. Untuk dapat menyempurnakan hasilnya, Bappeda Jatim bersama Pokja Sanitasi Jatim kini menggandeng akademisi dari Institut Teknologi Sepuluh November Surabaya.
Menurut dia, untuk menyusun roadmap sanitasi, Jatim akan lebih mudah karena selama ini komunikasi dan kerjasama pokja dan satker sanitasi telah berjalan. Sehingga, kini hanya tinggal mengupdate data dan disusun kembali untuk menjadi laporan yang terbaru. Dalam hal ini, data acuan utama tetap menggunakan data BPS Jatim ditambah dengan data dari satker seperti Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, dan Badan Lingkungan Hidup Jatim.
Selain itu, dukungan dari Pemkab/Pemkot saat ini juga sudah cukup optimal dari laporan strategi sanitasi (SSK) Kabupaten/Kota. Yang terbaru, tahun ini ada 12 Kabupaten/Kota, yakni Pacitan, Lumajang, Pamekasan, Banyuwangi, Lamongan, Malang, Trenggalek, Tulungagung, Nganjuk, Bondowoso, Jember dan Ngawi telah membuat buku putih terkait kondisi eksisting SSK.
“Buku putih kini mulai diverifikasi oleh satker sanitasi Pemprov Jatim. Dari hasil proses verifikasi, maka akan ada rekomendasi jika masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki oleh pihak kab/kota. Jika sudah bagus, maka menjadi dokumen SSK untuk diproses lebih lanjut,” kata Anggota Pokja Satker Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Pemprov Jatim, Dahlia Erawati.
Dengan adanya 12 Kabupaten/Kota yang telah menyusun buku putih tahun ini, ditambah delapan kab/kota yang telah memasuki proses memorandum program, serta tujuh kab/kota memasuki tahapan implementasi dan monev, maka sudah ada 27 kab/kota yang menguikuti Program Percepatan Sanitasi Permukiman (PPSP).
Adapun tahap yang harus dilalui dalam PPSP, yakni pertama kampanye advokasi program terkait sanitasi, kedua pengembangan kelembagaan dan regulasi, ketiga, penyusunan buku putih SSK, keempat memorandum program, kelima implementasi, dan keenam monitoring dan evaluasi.
“Dari 38 kab/kota, saat ini sudah ada 27 kab/kota yang mulai aktif. Tahun 2013 akan ada 10 kab/kota yang menyusul dengan menyusun buku putih, sehingga total akan ada 37 kab/kota. Tersisa satu, Kota Mojokerto yang hingga kini belum ikut bergabung dalam program percepatan sanitasi ini,” ujar wanita berjilbab tersebut. (red/prov)