Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Wakil Ketua DPRD Kota Surabaya Reni Astuti menyatakan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di Surabaya sudah selayaknya dilonggarkan.
Mengingat kondisi Bed Occupancy Rate (BOR) atau keterisian tempat tidur di Rumah Sakit Lapangan Tembak (RSLT) sudah kosong, sedangkan antrean pasien Covid-19 di RS Soewandhi sudah Judah mulai tidak ada. Begitu pula di RS BDH. “Kondisi tersebut bisa menjadi acuan,” tegas Reni Astuti, Senin (9/8/2021).
Dia mengatakan, masyarakat terutama kelas menengah ke bawah, dan pelaku usaha mikro, berharap PPKM tidak diperpanjang terus menerus. Karena jaring pengaman sosial ternyata tidak menyentuh terhadap kebutuhan hidup mereka.
Untuk itu, Reni Astuti mengingatkan jika pelonggaran dilakukan, harus diiringi dengan sosialisasi dan edukasi yang dibangun antara pemkot Surabaya dan pelaku usaha. “Kalau tidak ingin kembali ke masa sulit, ayo benar-benar komitmen disiplin protokol kesehatan. Karena mau tidak mau kita harus bisa beradaptasi dengan kondisi saat in,” ungkap dia.
Politisi perempuan PKS ini berharap, orang tua atau wali murid ikut mengambil peran penting dalam mengedukasi dan sosialiasi prokes. “Ayo apa tidak ingin anak-anak kita kembali bisa sekolah tatap muka. Bertemu dengan guru dan teman-temannya. Sudah dua tahun mereka tidak datang ke sekolah,” jelas dia
Menurut Reni Astuti, penanganan Covid-19 harus dilakukan dari hulu sampai hilir. “Di hulu masyarakat harus benar-benar menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Karena pelonggaran PPKM akan memicu mobilitas masyarakat. Protokol kesehatan menjadi kunci untuk mencegah penularan,” bebernya.
Sedangkan tugas pemerintah dengan tetap melakukan 3 T yakni, testing, tracing dan treatment. “Cara ini terbukti efektif untuk menekan angka penularan Covid-19,” tandas Reni Astuti.
Reni juga mengapresiasi keberadaan rumah sehat di tiap RW dan kelurahan yang dianggap sangat membantu penanganan Covid-19. “Kondisi di Rumah Sehat sekarang banyak yang kosong. Ini berarti banyak pasien Covid-19 yang sembuh. Ini pertanda baik. Jadi jangan kemudian dipaksa untuk diisi entah itu satu atau dua pasien isoman. Kalau Asrama Haji masih bisa menampung, sebaiknya di isolasi di tempat itu saja,” harap dia.
Meski demikian, dia menegaskan, jika status PPKM merupakan wewenang dari Pemerintah Pusat. “Kalau PPKM level 4 diperpanjang oleh Pemerintah Pusat dengan pertimbangan lain, maka Pemkot Surabaya harus punya langkah untuk mengantisipasi dampak ekonomi di masyarakat,” pungkas Reni. (KN01)