Jakarta (mediakorannusantara.com) – Calon Gubernur Jatim Terpilih yang juga Mantan Menteri Pemberdayaan Perempuan Khofifah Indar Parawansa mengisi materi pembekalan kepada seluruh pimpinan tinggi madya dan pratama di jajaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) di Ruang Kartini Lantai 11, Gedung Kementerian PPPA, Rabu (11/12/2024).
Dalam kesempatan ini, Khofifah mengajak Kementerian PPPA banyak menjalin kerjasama dengan seluruh pihak dalam rangka meluaskan jangkauan layanan dan mengatasi permasalahan terkait perempuan dan anak yang ada di Indonesia.
Membuka paparannya, Khofifah menceritakan pertemuannya dengan anak dan lansia di lokasi pengungsian bencana banjir di Jombang. Di sana ditemukan kebutuhan perlindungan bagi anak dan lansia . Hal seperti ini juga terjadi di berbagai tempat pengungsian ketika terjadi bencana alam. Hal yang tidak mudah disentuh langsung oleh layanan Kementerian PPPA tanpa kerjasama dan jejaring yang luas mengingat KPPA tiðak memiliki struktur yang linier sampai kabupaten kota.
“Bagaimana kebersambungan Kementerian PPPA dengan lansia dan anak anak di pengungsian dapat direspon secara cepat. Sementara secara struktural tidak fungsi yang linier bersambung. Disinilah pentingnya meluaskan jaringan dengan memaksimalkan kerjasama dengan berbagai lembaga sebagai payung hukum kerjasama yang lebih luas. Kita tentu tidak ingin ada bencana. Tapi Indonesia ini masuk dalam kawasan ring of fire,” ujar Khofifah.
“Nah, kesinambungan Kementerian PPPA dengan pengungsian ini membutuhkan jalinan MoU dengan sangat banyak institusi akan sangat membantu. Sehingga ketika ada hal-hal yang butuh dikoordinasikan dengan cepat, bisa dilaksanakan,” ujar Khofifah.
Di sisi lain karena Kementerian PPPA punya program Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang menjadi wadah kolaborasi dan sinergi antara masyarakat, K/L (pemerintah) dan dunia usaha, untuk melakukan inisiasi, program dan kegiatan yang positif, khususnya dalam pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak.
Contoh kegiatannya bisa jadi pelatihan keterampilan atau pembinaan UMKM untuk perempuan, pojok baca, latihan menari dan permainan tradisional untuk anak2, atau berupa senam untuk lansia.
Tidak hanya itu, Gubernur Jatim periode 2019-2024 ini juga membuka peluang sinergi dan kolaborasi Kementerian PPPA dengan program-program layanan pemberdayaan perempuan dan anak yang dilaksanakan di Jawa Timur dan peluang dengan provinsi lain.
“Di Jatim ada program Jatim Puspa. Program ini memberikan bantuan usaha untuk perempuan dengan besaran Rp 2,5 juta per penerima dan hanya untuk perempuan. Ini ada anggarannya ada programnya. Sangat memungkinkan untuk disinergikan supaya nanti mana peta dari KPPPA yang bisa berseiring dengan Jatim Puspa,” tegas Khofifah.
Tidak hanya itu, Khofifah juga menyampaikan sukses program PKH Plus yang berhasil menjadi instrumen signifikan dalam menurunkan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur. Program ini dimulai saat Khofifah menjabat sebagai Gubernur Jatim periode pertama.
Saat itu kemiskinan ekstrem di Jatim berada di angka 4,4 persen. Yang kemudian menurun signifikan menjadi 0,66 persen per Maret 2024.
“Program ini hanya di Jatim. Program ini diberikan untuk lansia di keluarga kurang mampu. Program ini bisa disinkronkan dengan pendataan dari Kementerian PPPA, karena berdasarkan pengalaman, ada penyebab kurang maksimal penyerapan anggarannya karena di tengah jalan, sasaran lansia yang kita bantu ternyata sudah dipanggil Allah,” ujar Khofifah.
Tak ketinggalan yang juga disampaikan Khofifah adalah program bantuan Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) yang dilakukan di Jatim. Program ini diberikan khusus bagi wanita tulang punggung keluarga. Dimana nilai bantuan yang diberikan mencapai Rp 3 juta per penerima manfaat.
“Program ini ditujukan dengan harapan wanita yang dulunya dalam keluarganya suami sebagai tulang punggung keluarga, ketika mengalami perceraian atau meninggal dunia, bisa kembali berdaya,” ujarnya.
Penyatuan data dalam rangka sinergi dan memaksimalkan layanan dan penjangkauan ditegaskan Khofifah akan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Pihaknya optimistis di bawah kepemimpinan Arifah Fauzi kinerja Kementerian PPPA akan meningkat dan membawa manfaat bagi masyarakat. (KN01)
(***)
UMP Jatim 2025 Naik 6,5%, Pj Gubernur Sebut untuk Kesejahteraan Pekerja
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Timur, Adhy Karyono, mengumumkan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2025.
Pengumuman ini disampaikan Pj Gubernur Adhy kepada awak media usai penyerahan bonus kepada atlet dan pelatih PON XXI/2024 Aceh di Gedung Negara Grahadi pada Rabu (11/12/2024).
Adhy Karyono menjelaskan bahwa penetapan UMP 2025 didasarkan pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang telah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tahun sebelumnya.
“Kami sudah menetapkan UMP Jawa Timur tahun 2025 yang akan menjadi patokan bagi kabupaten/kota untuk menyusun UMK-nya,” ujar Adhy.
Untuk tahun 2025, Dewan Pengupahan dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur memutuskan kenaikan UMP sebesar 6,5 persen. Keputusan ini sesuai dengan kebijakan pusat yang tertuang dalam Permenaker No 16 Tahun 2024.
“Kenaikan 6,5 persen ini berarti UMP naik dari Rp2,1 juta menjadi Rp2,3 juta, atau ada kenaikan sebesar Rp140.700,” jelasnya.
Adhy Karyono menambahkan bahwa kenaikan ini akan menjadi acuan bagi Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dalam menyusun dan mengusulkan UMK kepada pemerintah provinsi.
“Kami ingin memberikan peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat, khususnya kaum buruh atau pekerja tapi juga mempertimbangkan keberlangsungan dari usaha,” kata Adhy.
Dalam proses penetapan ini, Adhy menyebutkan bahwa Dewan Pengupahan yang terdiri wakil asosiasi pengusaha, serikat buruh dan dewan pakar, akan mempertimbangkan usulan dari kabupaten/kota.
“Nanti kita lihat dari usulan-usulan kabupaten/kota yang nanti akan menjadi dasar pertimbangan juga untuk dewan pertimbangan bersidang kembali untuk bisa menentukan UMK,” tutupnya. (KN01)