Surabaya (KN) – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akmad Sukardi MM menegaskan, bahwa Informasi Teknologi (IT) jadi komponen penting di dalam merubah perilaku Apartur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disampaikannya di hadapan Kepala BKD Kab/Kota se- Jatim dalam acara Pra Rakornas Kepegawaian Tahun 2016 di Hotel Mercure Surabaya (2/6/2016) malam.Ia mengatakan, bahwa dengan IT para ASN tidak bisa lagi kompromi dengan tugas dan tanggung jawab dalam bekerja. Artinya, IT dapat menjadi alat merubah perilaku ASN dari tidak produktif menjadi produktif. Sekdaprov mencontohkan, keberadaan mesin absen atau finger print sangat membantu di dalam melihat kedisiplinan pegawai. Mesin finger print ini menggunakan sistem yang tidak bisa dikompormi.
“Mesin absen ini, tidak bisa dikompromi. Baik dia pejabat hingga staf atau dia orang yang cantik atau yang jelek jika sudah pada jamnya tidak absen maka akan dinyatakan terlambat,” ungkapnya.
Contoh lain, yakni kecanggihan teknologi di Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Pembayaran pajak kendaraan tidak lagi, mempertemukan orang dengan orang melainkan orang dengan sistem. Kondisi tersebut dapat menghindarkan diri dari adanya korupsi dan penyelewengan dari birokrat yang bertugas. “IT ini sangat membantu merubah perilaku pegawai. Semoga setiap pegawai di daerah bisa menirukan capaian yang sudah dilakukan di tingkat provinsi,” tegasnya.
Sementara itu, dalam rakor tersebut Sukardi berpesan agar ASN senantiasa merenungkan, mengkaji dan mengevaluasi perannya yang sangat sentral yakni sebagai aset terpenting bagi kelangsugan hidup organisasi.
Dalam penerapannya, undang undang aparatur menuntut ASN harus memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik serta bersih dari praktik KKN. Selain itu, ASN juga harus mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.
Tak hanya itu, undang-undang ASN juga akan membuat arah reformasi semakin jelas dan terarah. Maka, tahun 2016 kegiatan pengelolaan kepegawaian harus sudah berbasis teknologi informasi. “Semoga Jatim dapat menjadi yang pertama di Indonesia dalam melaksanakan hal tersebut sehingga tercipta birokrasi yang profesional dan akuntabel,” imbuhnya. (yo)