Nusa Dua, mediakorannusantara.com – Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Abdullah Azwar Anas,menganggap Business Matching akan memetakan antara kebutuhan Pemerintah Pusat dan daerah dengan kesiapan industri yang memproduksi barang untuk kebutuhan pemerintah.
“Ini sudah terpetakan dari Business Matching. Hal ini sangat luar biasa karena bukan antar pihak swasta dengan pemerintah pusat, tapi antara swasta dengan pemerintah daerah,” katanya.
Namun begitu dia pun mengakui jika selama ini ekesekusi dari aksi afirmasi bagi produk dalam negeri belum optimal. Belanja pemerintah pusat dan daerah khususnya untuk produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dikatakannya masih terbilang lamban. Salah satunya terkait dukungan regulasi.
“Regulasi yang ada di Kemendagri, Kementrian Keuangan dan juga di Pemerintah Daerah baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota,” ujar dia.
Tetapi setelah Presiden Joko Widodo memberikan arahan agar belanja langsung untuk pengadaan ditingkatkan, khususnya produk dalam negeri, Abdullah Azwar Anas optimis akan menjadi pengungkit, khususnya bagi produk UMKM.
“Selama ini kenapa UMK tidak bisa cepat? Tidak mau langsung jual ke Pemda karena biasanya dihutang. Proses pembayaranya bisa tiga bulan, bahkan lebih. Maka UMK-nya tidak bisa bertahan,” kata Anas.
Dengan Inpres, tegas Anas, maka pembelian tersebut bisa langsung dibayar dengan kartu kredit Pemerintah. Dengan begitu UMK bisa dibayar lunas di depan.
Dalam acara penutupan Business Matching hadir pula Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.(wan/inf)