Jakarta, mediakorannusantara.com-Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menegaskan bahwa personel Indonesia yang akan bergabung dalam Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Gaza, Palestina, berada sepenuhnya di bawah kendali nasional. Pemerintah memastikan bahwa ribuan personel tersebut tidak akan terlibat dalam operasi tempur apa pun selama menjalankan misi kemanusiaan.
Penegasan ini muncul menyusul rencana pengiriman sekitar 8.000 personel sebagai bagian dari komitmen pasukan perdamaian internasional. Dalam pernyataan tertulis pada Sabtu (14/2/2026), Kemlu menyatakan bahwa partisipasi Indonesia berlandaskan mandat Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025), prinsip Politik Luar Negeri Bebas-Aktif, serta hukum internasional.
“Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau tindakan apa pun yang mengarah pada konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata mana pun,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Kemlu juga merinci sejumlah ketentuan khusus atau national caveats yang mengikat misi ini. Mandat personel Indonesia bersifat non-kombatan dengan fokus utama pada perlindungan warga sipil, penyaluran bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, hingga penguatan kapasitas Polisi Palestina. Penggunaan kekuatan hanya diizinkan untuk membela diri dan mempertahankan mandat secara proporsional sebagai upaya terakhir.
Area penugasan dibatasi hanya di Gaza dengan syarat mutlak adanya persetujuan dari otoritas Palestina. “Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” tegas Kemlu.
Lebih lanjut, Kemlu menekankan bahwa kehadiran fisik personel di lapangan tidak dapat dimaknai sebagai pengakuan atau normalisasi hubungan politik dengan pihak mana pun. Indonesia tetap konsisten pada posisi mendukung kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara.
Di sisi lain, pejabat senior Hamas, Osama Hamdan, mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan Indonesia terkait rencana ini. Ia mengingatkan agar setiap pasukan internasional menjaga netralitas dan tidak mengintervensi urusan internal pemerintahan Palestina.
“Kami menekankan bahwa setiap pasukan asing harus tetap netral dan tidak bertindak dengan cara yang bertentangan dengan kehendak Palestina atau berfungsi sebagai pengganti pendudukan Israel,” ujar Hamdan sebagaimana dikutip dari Jordan Daily, Kamis (12/2/2026).
Hamas berharap tugas pasukan internasional tetap terfokus pada pengamanan perbatasan dan pencegahan agresi Israel, alih-alih menjadi bentuk perwalian asing atas wilayah Gaza.( wa/ar)