BEIJING, mediakorannusantara.com – Indonesia secara resmi ditetapkan menjadi salah satu Wakil Ketua dalam Aliansi Kemitraan Global untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pembangunan (Global Partnership for Poverty Alleviation and Development atau GPPAD) yang digagas oleh China.
Kepastian tersebut disampaikan pada Kamis, 28 Mei 2026, menyusul rapat pertama Komite GPPAD yang berlangsung di Beijing, Rabu (27/6).
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Ahmad Riza Patria mengungkapkan rasa bangganya atas posisi strategis tersebut.
“Merupakan kehormatan besar bagi saya untuk menyampaikan sudut pandang pemikiran Indonesia mengenai pemberantasan kemiskinan dan kami juga mempunyai keresahan yang sama untuk memperkuat pembangunan inklusif bersama-sama dengan China dan negara lainnya,” kata Ahmad Riza Patria di Beijing, Rabu (27/6).
Dalam forum tersebut, Indonesia terpilih sebagai wakil ketua bersama dengan Pantai Gading, Brazil, Pakistan, Afrika Selatan, dan Uzbekistan. Adapun posisi ketua forum dipegang oleh China yang diwakili oleh Menteri Pertanian dan Urusan Pedesaan China, Zhang Lu.
Ahmad Riza Patria menekankan pentingnya pendekatan berbasis desa dalam upaya pembangunan nasional.
“Indonesia meyakini bahwa pembangunan juga harus dimulai dari desa karena desa adalah pusat produksi pangan, ekonomi, lokal, dan keuangan jutaan masyarakat. Karena itu pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia terus memperkuat pembangunan desa dan ekonomi masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui pembentukan 83 ribu koperasi desa, pembangunan 5 ribu kampung nelayan merah putih, serta program pemeriksaan kesehatan gratis hingga penyediaan makan bergizi gratis bagi 60 juta siswa.
“Melalui forum ini, Indonesia menyambut baik setiap kerja sama dan akan berkontribusi aktif dalam inisiatif yang terkandung. Bersama kita bekerja sama, bersolidaritas, melakukan pembangunan yang berpusat kepada masyarakat,” tuturnya.
Ahmad Riza Patria juga menyampaikan bahwa Indonesia memiliki pengalaman panjang dalam pemberantasan kemiskinan, namun tetap terbuka untuk belajar dari negara lain, termasuk China.
“Tidak hanya soal program, tapi juga bagaimana hal prosedural, sistem administrasi dan juga implementasi di lapangan yang bisa kita pelajari jadi bisa bekerja sama dengan dengan pengalaman panjang China,” ucapnya.
Dalam sesi pleno tersebut, Wakil Perdana Menteri China Liu Guozhong mengajak seluruh pihak untuk mempercepat pengentasan kemiskinan global.
“China akan secara aktif mendukung GPPAD dalam memainkan perannya untuk memperkuat dialog kebijakan, demonstrasi teknis, dan pelatihan bakat, serta melaksanakan sejumlah proyek kerja sama ‘kecil tapi berdampak’ untuk membantu negara-negara berkembang meningkatkan kapasitas pengentasan kemiskinan mereka,” ujar Liu Guozhong.
Data menunjukkan bahwa pada tahun 2025, masih terdapat sekitar 800 juta orang di dunia yang hidup di bawah garis kemiskinan internasional dengan tingkat kemiskinan mencapai 9,9 persen.
Atas dasar itulah, GPPAD yang diprakarsai oleh China bersama 53 negara lainnya dan sembilan organisasi internasional diharapkan menjadi tonggak sejarah dalam upaya pengentasan kemiskinan global.
Aliansi ini bertujuan mempromosikan pertukaran pengalaman dalam tata kelola dan pengentasan kemiskinan, serta mengeksplorasi langkah untuk membasmi kemiskinan hingga ke akarnya.
Kemitraan ini terbuka bagi partisipasi pemerintah, organisasi internasional, sektor swasta, akademisi, serta lembaga media untuk menciptakan lingkungan pembangunan yang adil dan inklusif.(wa/an)