Jakarta, mediakorannusantara.com – Indonesia menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi sistem pemasyarakatan menuju pendekatan keadilan restoratif yang lebih humanis dan berkelanjutan pada hari Selasa tanggal 14 April 2026.
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto menyampaikan bahwa sistem pemasyarakatan tidak lagi semata tentang pemenjaraan, tetapi juga tentang pemulihan saat membuka Kongres Pemasyarakatan Dunia terkait percobaan dan pembebasan bersyarat (WCPP) ke-7 di Bali.
Agus Andrianto menilai melalui Kongres Pemasyarakatan Dunia ini menjadi momen bagi Indonesia untuk menegaskan komitmen tersebut kepada dunia internasional.
Komitmen itu juga tercermin dalam tema WCPP ke-7 yang dihadiri 400 delegasi dari 44 negara, yakni Mewujudkan keadilan yang cerdas: Memulihkan hati dan menciptakan masyarakat yang lebih aman (Getting Smart on Justice: Healing Hearts and Safer Societies).
Tema tersebut mencerminkan dinamika sistem pemasyarakatan saat ini yang bergerak menuju pendekatan yang lebih cerdas dan berbasis data menurut penjelasan menteri tersebut.
Agus Andrianto juga menekankan pentingnya pendekatan keadilan restoratif atau restorative justice yang mana hukum tidak lagi berorientasi pada pembalasan, melainkan pada reintegrasi sosial.
Pemulihan tidak hanya bagi pelaku, tetapi juga korban dan masyarakat, sehingga dapat memulihkan hubungan sosial yang sempat terputus menurut pendapat Agus Andrianto.
Selain itu, menteri tersebut menyoroti peran strategis Balai Pemasyarakatan melalui pembinaan dan pengawasan untuk memutus mata rantai residivisme serta menciptakan harmoni antara warga dan penegak hukum.
WCPP merupakan forum strategis yang mempertemukan para pemangku kepentingan pemasyarakatan dari berbagai negara untuk saling bertukar pengalaman, merumuskan model pembinaan yang ideal, serta menghasilkan rekomendasi sebagai rujukan praktik terbaik di tingkat global.
Agus Andrianto berharap forum tersebut dapat memberikan kontribusi nyata dalam penguatan sistem pemasyarakatan, khususnya dalam pengembangan pidana alternatif dan pembebasan bersyarat.
Apresiasi diberikan oleh menteri terhadap tingginya komitmen global dalam mengikuti kongres pemasyarakatan dunia ini di tengah dinamika dan eskalasi geopolitik dunia.
Kepercayaan kepada Indonesia sebagai tuan rumah merupakan kehormatan sekaligus tanggung jawab besar menurut penuturan Agus Andrianto.
Dipilihnya Bali tidak terlepas dari nilai budayanya yang merepresentasikan wajah Indonesia, yakni kearifan lokal berjalan seiring dengan kemajuan zaman ungkap menteri tersebut.
Agus Andrianto juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Daerah Bali serta keterlibatan warga binaan pemasyarakatan dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan, termasuk melalui produk-produk yang dipamerkan kepada delegasi internasional.
Keterlibatan ini diharapkan menjadi motivasi bagi warga binaan untuk terus produktif sekaligus membuka peluang pemasaran yang lebih luas sesuai harapan Agus Andrianto.
Indonesia juga membuka ruang untuk mendapatkan masukan dari berbagai negara terkait pola pembinaan seiring dengan perubahan paradigma pemidanaan yang kini bergeser dari pendekatan pemenjaraan menuju pembinaan, pemulihan dan kerja sosial.
Kongres ini berlangsung selama empat hari mulai hari Selasa tanggal 14 sampai dengan hari Jumat tanggal 17 April 2026 dengan berbagai agenda mulai dari sesi pleno hingga diskusi tematik.
Forum ini diharapkan dapat memperkuat kolaborasi internasional sekaligus mendorong terwujudnya sistem keadilan yang lebih inklusif, adaptif dan berorientasi pada pemulihan di berbagai negara.(wa/ar)