Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Anggota DPRD Jawa Timur, Hadi Dediyansah menerima keluhan warga mengenai minimnya insentif yang diterima modin atau petugas pemulasaran jenazah di Kota Surabaya. Keluhan itu disampaikan langsung oleh warga saat dia menggelar Reses III Tahun 2021 daerah pemilihanya (Dapil) Jatim I (Kota Surabaya) di Jl Dinoyo II, Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Surabaya, Jumat (5/11/2021) malam.
Mengenai keluhan tersebut, Hadi Dediyansah berpandangan, bahwa modin atau petugas pemulasaran jenazah di kampung adalah seorang pekerja sosial. Mestinya kerja sosial itu pemerintah harus memahami dan memberikan apresiasi.
“Jangan modin itu dipandang sebelah mata. Karena apa? Masyarakat pada umumnya ketika mengalami kesusahan, yang dibutuhkan pertama kali adalah para modin,” kata Hadi Dediyansah kepada awak media usai kegiatan reses.
Karena itu, anggota Fraksi Partai Gerindra DPRD Jatim itu meminta pemerintah setempat, dalam hal ini Pemkot Surabaya agar dapat memberikan perhatian lebih kepada para modin. Setidaknya, insentif yang diberikan pemkot kepada para modin di Surabaya dapat setara dengan Ketua RT.
“Tentunya pemerintah atau penguasa Surabaya harus jeli, harus peka. Toh ini tugas sosial. Makanya di dalam kinerja sosial harus diberi motivasi, harus diberi apresiasi. Kalau bicara masalah honor (modin, red) paling tidak setara RT,” ucap politisi Partai Gerindra yang akran disapa Cak Dedi ini.
Terlebih lagi, lanjut Dedi, kinerja modin berbeda dengan Ketua RT/RW. Pasalnya, modin harus memiliki keahlian khusus dalam hal pemulasaran jenazah. Selain itu juga, tidak semua warga bersedia untuk menjadi seorang pekerja sosial seperti modin.
“Kalau bisa (insentif) modin beda dengan RT. Karena kerjanya menangani yang khusus. Kalau (insentif) di atasnya RT kan saya rasa wajar-wajar saja. Karena tidak semua orang bisa, tidak semua orang berani, tidak semua orang mau menjadi modin. Jadi harus diberi apresiasi sendiri,” tegas Wakil Ketua Komisi A DPRD Jatim itu.
Muhammad Anwar, salah satu dari 70 modin jenazah di wilayah Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Surabaya
Muhammad Anwar adalah satu dari 70 modin jenazah di wilayah Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Surabaya. Melalui wakil rakyat, dia berharap dapat mendorong pemerintah, dalam hal ini Pemkot Surabaya supaya lebih memperhatikan lagi kesejahteraan para modin.
“Saya harapkan mungkin insentif ini diperhatikan, karena tidak segampang untuk mencari modin seperti mencari pengganti ketua RT. Banyak orang pintar, banyak orang mengerti masalah hukum, tapi untuk menangani jenazah ini sangat-sangat sulit,” kata Anwar.
Anwar mengaku, setiap bulannya dia menerima insentif sebagai modin di RW IV Kelurahan Keputran, Kecamatan Tegalsari Surabaya, sebesar Rp 400 ribu. Ironisnya, kata dia, besaran insentif itu masih dipotong pajak sekitar 6 persen. Belum lagi, insentif itu akan terhambat cair ketika dari total 70 orang modin di wilayah kecamatannya itu ada yang belum setor atau menyerahkan laporan.
“Setiap bulan kami harus setor laporan, diketahui RW, lurah, kecamatan dan diketahui Dinsos (Dinas Sosial). Satu kelompok (kecamatan) ini semuanya harus bisa (setor laporan). Kami ada 70 orang, jadi kalau ada salah satu tidak setor laporan, ini bisa menghambat untuk cairnya masalah insentif ini,” tuturnya.
Kendati demikian, Anwar sangat berharap aspirasi yang dikeluhkannya langsung kepada Hadi Dediyansah sebagai wakil rakyat, dapat didengar oleh pemerintah. Pada intinya, dia hanya ingin agar insentif modin jenazah di Surabaya supaya lebih diperhatikan.
“Aspirasi kami untuk permohonan kami ada peningkatan insentif modin ini agar lebih diperhatikan. Karena di Dinoyo ini ada beberapa RW yang tidak punya modin, akhirnya kami merangkap. Kalau ada misalnya di RW sini orang meninggal, RW lain meninggal secara bersamaan, kita harus berlari-lari,” harap Anwar.
Selain persoalan minimnya insentif yang diterima modin jenazah di Surabaya, pada reses ini, Hadi Dediyansah juga banyak menerima aduan warga terkait masalah surat ijo. Dirinya pun menyatakan kesanggupannya untuk mengupayakan membantu warga menyelesaikan persoalan yang selama ini hanya jadi wacana dan komoditas politik tersebut. (KN01)