Situbondo, mediakorannusantara.com-Tim Badan Hisab dan Rukyat (BHR) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, melaporkan bahwa posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia saat ini berada di bawah ufuk atau di bawah kaki langit. Kondisi ini menyebabkan observasi tidak mungkin dilakukan, sehingga hitungan bulan Sya’ban harus digenapkan menjadi 30 hari atau melalui proses istiqmal. Pengamatan untuk menentukan awal Ramadhan 1447 Hijriah tersebut dilaksanakan di Pelabuhan Kalbut, Desa Semiring, Kecamatan Mangaran, pada Selasa sore dengan melibatkan berbagai unsur pimpinan daerah dan organisasi keagamaan.
Ketua BHR Kabupaten Situbondo, Irpan Hilmi, menjelaskan bahwa secara teknis apabila hilal tidak terlihat akibat posisinya yang masih di bawah ufuk, maka penentuan awal bulan suci harus mengacu pada penggenapan bulan sebelumnya. “Jadi, ketika hilal tidak terlihat (karena posisinya di bawah ufuk), maka penentuan awal Ramadhan 1447 Hijriah menggenapkan bulan Sya’ban menjadi 30 hari,” ujar Irpan saat memberikan keterangan kepada wartawan di lokasi pengamatan.
Berdasarkan hasil pemantauan tersebut, Irpan memprediksi bahwa awal puasa akan jatuh pada hari Kamis mendatang, meski keputusan final tetap berada di tangan pemerintah pusat. “Kalau secara perkiraan kami, ketika posisi hilal di bawah ufuk, maka awal puasa Ramadhan itu pada Kamis (19/2) lusa. Namun kita menunggu hasil Sidang Isbat,” tambahnya mengenai estimasi waktu dimulainya ibadah puasa tahun ini.
Di sisi lain, Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo menyampaikan pesan persatuan kepada masyarakat dalam menyambut bulan suci. Beliau mengimbau warga untuk tetap bahagia dan saling menghormati jika terdapat perbedaan penetapan waktu di antara berbagai organisasi. Mengenai sikap resminya, pria yang akrab disapa Bupati Rio ini menegaskan kepatuhannya pada otoritas negara dengan menyatakan, “Saya sebagai bagian dari pemerintah, jadi saya akan berpuasa Ramadhan sesuai apa yang menjadi keputusan pemerintah pusat.”
Pelaksanaan rukyatul hilal di Pelabuhan Kalbut ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Ulfiyah, Ketua PCNU, Ketua MUI, perwakilan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), serta akademisi dari beberapa universitas untuk memastikan proses pemantauan berjalan secara transparan dan akurat.( wa/ar)