Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Ditengah euforia ‘Mudik Lebaran’ 2022 karena selama dua tahun dilarang mudik oleh pemerintah akibat pandemi Covid-19, pimpinan DPRD Kota Surabaya mencermati lambannya klaim asuransi kecelakaan. Pasalnya, kecepatan klaim asuransi sangat membantu masyarakat yang mengalami insiden kecelakaan.
Euforia mudik tersebut mengundang kekhawatiran bagi Wakil DPRD Kota Surabaya AH Thony. Menurutnya, jalan yang begitu padat memancing masyarakat emosional sehingga kerap terjadi kecelakaan.
“Ini merupakan bentuk bencana yang perlu diantisipasi. Emang pihak kepolisian sudah mengantisipasi dengan seksama. Tapi biasanya masyarakat yang lolos dari pantauan, ada saja insiden itu (kecelakaan),” ujar AH. Thony, Jumat (29/04/22).
Ia menjelaskan, ketika terjadi kecelakaan, pemudik pastinya perlu perawatan. Kendati begitu, Thony menyebut adakalanya terkendala dengan pembiayaan. Walau sebenarnya mereka dapat pertolongan insidentil, karena ada pos di rest area dan ada pertolongan pertama.
“Tetapi layanan masuk asuransi, sesuatu yang harus diklaim dan sebagainya itu, masih belum ada suatu perubahan. Ketika yang lain berubah, layanan makin cepat tetapi untuk urusan Jasa Raharja belum berubah sama sekali sejak dulu sampai sekarang,” tegas politisi senior Partai Gerindra Surabaya ini.
Thony pun menilai, pelayanan masyarakat kaitan dengan klaim asuransi Jasa Raharja masih berbelit dan sulit. Maka dia mendorong pihak Rumah Sakit, BPJS kepolisian dan Jasa Raharja dalam waktu dekat memperpendek jalur birokrasi klaim asuransi tersebut.
“Karena seringkali masyarakat begitu kecelakaan lalu lintas, kemudian masuk Rumah Sakit, berkaitan dengan Jasa Raharja, Rumah Sakit biasanya mendorong untuk melaporkan ke kepolisian dulu,” ungkap THony.
“Sementara, masyarakat harus masuk jalur umum membayar dengan biaya yang cukup mahal, cover BPJS nya enggak berlaku dulu,” jelas Thony.
Dari situ masyarakat yang kecelakaan, dikatakan kurang beruntung. Sebab seringkali terlantar tidak mendapatkan penanganan yang semestinya. Karena pembiayaan diminta diserahkan kepada masyarakat untuk mengcover dulu, setelah itu baru bisa diklaim.
“Kadang klaimnya pun enggak sukses. Masyarakat yang sudah MBR, kemudian ada bencana atau musibah, dia mencari utangan setelah ada utangan, tidak ada penggantia, sehingga mempersulit,” kata Thony.
Terhadap hal ini, dia minta empat institusi, yakni Rumah Sakit, BPJS, kepolisian, Jasa Raharja melakukan koordinasi supaya ada reformasi birokrasi. Dijelaskan, Birokrasi kepengurusan klaim Asuransi Jiwasraya agar jadi lebih pendek, untuk meringankan masyarakat.
“Dan masyarakat jangan disuguhi dengan pemberitaan-pemberitaan asuransi yang tidak memberikan pelayanan dengan baik. Kadang kalau pun ngeklaim seringkali enggak bisa, gagal bahkan ujung-ujungnya terkuak kasus korupsi di asuransi di mana-mana,” papar Thony.
Bagi politisi senior tersebut, hal ini merupakan satu yang ironi. Untuk itu, ia mengimbau asuransi diminta memperbaiki citranya supaya masyarakat sadar asuransi.
Tidak hanya itu, asuransi didesak harus berbenah diri, sebab asuransi merupakan kebutuhan, membantu meringankan masyarakat. “Asuransi jangan memberikan beban persoalan, bahkan memupus harapan masyarakat untuk mendapatkan sejahteraan di masa depan,” pungkasnya. (jack)