Mojokerto (MediaKoranNusantara.com) – Balai Pengelolahan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) Brantas dan Propinsi Jatim diminta untuk memperhatikan kondisi Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas yang mengakibatkan longsor dibeberapa wilayah dikawasan Kabupaten Mojokerto.
Hal ini dikatakan Masduki anggota DPRD Jatim Fraksi PKB yang berangkat dari daerah Pemilihan (Dapil) Jatim X (Kabupaten/Kota Mojojerto dan Kabupaten Jombang), saat melakukan Reses II Tahun 2022, menampung aspirasi masyarakat di Desa Kemlagi, Kecamatan Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Minggu (29/5/2022).
Menurut Masduki persoalan ini menjadi masukan masyarakat. Masyarakat mengeluhkan adanya longsoran jalan akibat alirab sungai berantas yang belum ditangani oleh BPDAS Brantas maupun pemerintah Provinsi Jatim
Seperti kata Masduki di jalan yang ada kawasan Mojokumpul dan Mojopilang jalannya tergerus longsor aliran sungai Marmoyo yang masuk aliran sungai brantas. Dan ini belum mendapat perhatian dari Pemerintah Provinsi dan BPDAS.
“Untuk itu kita minta kepada pemerintah Propinsi Jatim agar mendesak pada BPDAS guna melakukan pembenahan jalan tersebut. Sebab akibat kerusakan jalan itu banyak masyarakat yang kuatir. Sebab membahayakan masyarakat yang lewat,” ujarnya.
Selain itu, kata Masduki, sanitasi aliran sungai brantas ke pertanian juga harus di perhatian pula oleh pengelola sungai brantas. Data yang masuk lanjutnya banyak pertanian masyarakat yang rusak akibat aliran sanitasi aliran sungai brantas yang tidak baik, sehingga berimbas pada pertanian warga.
“Seperti yang terjadi pada pertanian di kawasan Kecamatan Klamagi. Banyak yang rusak akibat buruknya sanitasi irigasi pertanian dari aliran singai brantas,” jelasnya.
“Saya minta agar ini segera diperhatikan dengan serius. Saya sebagai anggota Dewan perwakilan mereka akan meminta agar ini diperhatikan dan segera direspon. Kasihan masyarakat. Kasihan petani,” lanjut pria yang duduk sebagai anggota Komisi D DPRD Jatim.
Selain persoalan infrastruktur jalan dan sanitasi aliran sungai berantas ke lahan pertanian, dalam reses yamg berlangsung ini, Masduki juga meminta agar pemerintan peopinsi Jatim juga memeberi tambahan qouta untuk honor guru madin serta menganggarkan untuk ustadz di TPQ.
“Mereka (masyarakat) dalam reses ini meminta agar saya bisa memperjuangkan tambahan qouta guru madin. Karena masih banyak guru madin yang belum tercover dalam anggaran propinsi,” jelas pria yang akran dipanggil Gus Duki.
“Juga sebagai anggota DPRD Jati akan memperjuangkan permintaan mereka TPQ juga dianggarakan dalam APBD Jatim. Kasihan mereka yang mencetak generasi berakhaqul karimah tidak diperhatikan propinsi,” lanjutnya.
Selain itu persoalan Pupuk juga menjadi aduan yang masuk. Mereka petani kata Pria asli Mojokerto, kesulitan mendapatkan pupuk. Kalaupun mendapatkan pupuk selalu mengeluarkan dana tidak sedikit.
“Ini memang persoalan klasik. Tapi ini masih menjadi temuan dilapangan yang dikeluhkan. Maka harus segwra ditangani oleh pemprop Jatim. Kasihan petani mengeluarkan dana besar untuk beli pupuk. Hasil panennya turun. Imbasnya petani tidak dapat keuntungan, bahkan ada yang merugi,” pungkasnya. (KN01)