Surabaya (KN) – Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur bersama 12 partai polisik peserta pemilu (Parpol) 2014 melakukan ikrar bersama dan penandatanganan kesepakatan pemilu damai di gedung Rupatama Mapolda Jatim, Kamis (13/3/20134).Deklarasi kesepakatan damai Pemilu Legislatif yang digelar Polda Jatim ini, bertema “Melalui Deklarasi Kesepakatan Damai, Kita Wujudkan Pemilu Legislatif Provinsi Jawa Timur Yang Aman, Damai, Santun dan Bermartabat”.
Wakapolda Jatim, Brigjen Pol Suprodjo WS ditemui usai deklarasi mengatakan, tujuan deklarasi ini adalah upaya mempererat hubungan seluruh penyelenggara Pemilu 2014. Baik partai politik, aparat penegak hukum, konstituen, serta KPU dan Bawaslu.
“Komitmen yang mampu merajut hubungan emosional, guna terwujudnya kondisi kamtibmas yang kondusif. Dalam rangka menyongsong pelaksanaan Pemilu legislatif Provinsi Jawa Timur 2014, yang aman, santun, damai dan bermartabat,” paparnya.
Ia menjelaskan, proses Pemilu 2014, akan diawali dengan tahapan kampanye terbuka. Salah satunya adalah kampanye dengan mengundang massa serta melakukan pergerakan. Hal ini, kata Wakapolda, menjadi tahapan krusial.
“Tahapan ini tentunya akan menyita energi yang cukup besar bagi kita semua. Baik penyelenggara Pemilu, KPU, Pengawas Pemilu, petugas keamanan, maupun yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu Legislatif,”ujarnya.
Karena itu, ia berharap dengan adanya deklarasi kesepakatan damai dengan Parpol 2014 ini dapat menjaga situasi kamtibmas di Jatim tetap kondusif, khususnya pada saat pelaksanaan tahapan pemilu hingga tuntas. “Kita harapkan pemilu sukses dan demokratis, namun situasi Jatim juga tetap kondusif, hingga semua aman dan nyaman,” ujarnya.
Selain itu, Wakapolda Jatim juga menyampaikan pesan dari Kapolda Jatim, Irjen Pol Unggung Cahyono meminta juru kampanye (jurkam) untuk tidak (jangan) mengangkat isu primordial atau suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) dalam kampanye yang dimulai pada 16 Maret hingga 5 April 2014. “Saat ini situasi di Jatim yang kondusif hendaknya dipelihara hingga masa kampanye, karena itu perlu diantisipasi,”paparnya.
Kapolda Jatim menyatakan antisipasi untuk mewujudkan kampanye yang kondusif adalah tim kampanye hendaknya mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. “Misalnya, tim kampanye harus membersihkan atribut kampanye bila memasuki masa tenang untuk ketertiban bersama. Kalau ada perbedaan persepsi terhadap aturan main yang ada hendaknya disikapi dengan mengutamakan musyawarah,”ujarnya.
Cara lain, juru kampanye dalam kampanye hendaknya tidak mengangkat isu primordial atau SARA agar tidak memicu konflik antarmasyarakat. “Isu primordial atau SARA itu riskan terhadap kemungkinan konflik antarpendukung tokoh atau parpol,” katanya.
Di hadapan pimpinan parpol peserta Pemilu 2014, tokoh pemuda dan masyarakat, serta jajaran Forum Pimpinan Daerah dari kalangan TNI, Polri, kejaksaan, pengadilan, dan pemerintahan, Kapolda Jatim meminta jurkam untuk mengangkat materi yang bersifat program parpol. “Saya minta kepada Jurkam tidak mengangkat isu SARA, tapi angkatlah program parpol untuk membangun masyarakat,” tegasnya.
Ketua KPU Jatim Eko Sasmito mengatakan, saat ini perlu ditingkatkan kewaspadaan pada tiga tahapan krusial dalam Pemilu 2014 yakni kampanye pada 16 Maret hingga 5 April 2014, pemungutan suara pada 9 April, dan distribusi logistik.
“Distribusi logistik itu kita targetkan sudah tidak ada masalah lagi pada H-1 Pemilu 2014. Selain itu, kita juga mengantisipasi rendahnya tingkat pemilih dengan DPT khusus dan DPT khusus tambahan. DPT khusus tambahan itu cukup dengan KTP dan KK saja,”ujarnya.
Kesepakatan Pemilu 2014 Damai di Jatim itu ditandatangani oleh Tedjo Edi Purdijatno (Nasdem/diwakili), Halim Iskandar (PKB/ketua), Hamy Wahyunianto (PKS/ketua), Sirmadji (PDIP/ketua), dan Gesang Budiarso (Golkar/sekretaris).
Selain itu, Hartoyo (Demokrat/ketua bidang organisasi), Hariyanto (PAN/ketua), Musyaffa’ Noer (PPP/ketua), Kuswanto (Hanura/ketua), Sudarno Hadi (PBB/ketua), dan Sahril Tumaggor (PKPI/ketua).
Adapun isi kesepakatan tersebut yaitu siap melaksanakan pemilu secara jujur, adil, santun, dan bermartabat, siap menghargai apapun hasil Pemilu, siap bekerja sama dengan KPU dan Bawaslu untuk tidak mengangkat isu-isu SARA, dan siap bekerja sama dengan Polri dan TNI untuk mengendalikan massa pendukung. (wan)