Jakarta (KN) – Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo menandatangani MoU Peluncuran Program Transformasi BPD (Bank Pembangunan Daerah) di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/5/2015). Presiden RI Joko Widodo bersama beberapa menteri ikut menyaksikan penandatanganan MoU yang bertujuan meningkatan kapasitas BPD di masing-masing daerah.Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) minta Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia bersinergi agar bisa menangkap peluang pembiayaan pembangunan infrastruktur di masing-masing daerah. Diharapkan juga BPD lebih banyak masuk ke sektor-sektor produktif dibandingkan konsumtif.
“Kita ingin BPD kita besar. Ini cita-cita, kita ingin BPD kita juga lincah menangkap peluang. Jangan sampai peluang berseliweran di depan mata tidak bisa diambil BPD,” kata Jokowi.
Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman D. Hadad menyampaikan, program transformasi tersebut sangat diharapkan bisa membawa dampak perubahan mendasar terhadap kultur BPD agar menjadi lebih profesional, terbuka, dinamis, dan terus proaktif memperbaiki diri. Tak ada pilihan pilihan lain bagi BPD kecuali harus keluar dari “zona nyaman” untuk melangkah ke tahapan yang lebih tinggi dan lebih menantang ke depan sehingga berhasil menjadi pemenang dalam kancah persaingan yang semakin tajam.
Program transformasi BPD merupakan inisiatif strategis yang tidak hanya meningkatkan kinerja, ketahanan dan daya saing kelompok BPD tetapi juga akan berdampak besar bagi pembangunan ekonomi daerah serta akan memperkuat ketahanan industri perbankan nasional. Oleh karena itu, OJK sangat berharap dukungan dari semua pemangku kepentingan terutama pemerintah daerah selaku pemegang saham BPD dan DPRD untuk terus mendorong perubahan BPD untuk lebih baik lagi ke depan.
“OJK telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri dalam rangka pengembangan BPD dan dengan Sparkassenstiftung fur Internasional Kooperation (Savings Banks Foundation For International Cooperation) dalam rangka bantuan tekhnis untuk Program Transformasi BPD,” katanya.
Di bagian lain, Dirut Bank Jatim R. Soeroso SE, MM menyampaikan, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menandatangani pakta loyalitas. “Disamping pak gubernur memberikan Pakta Integritas, kami akan mengusulkan Pakta Loyalitas sebagai bentuk loyalitas Bank Jatim kepada pemerintah daerah.,” katanya.
Langkah kedua yakni minta petunjuk gubernur soal apa yang perlu dilakukannya agar bisa membawa Bank Jatim menjadi yang terbaik se Indonesia. Bank Jatim akan mensinergikan dengan program Pakde Karwo tentang ekonomi kerakyatan seperti pro poor, pro job, pro growth. Kemudian ada pembagian tugas antara Bank UMKM dengan Bank Jatim agar tidak terjadi rebutan pasar.
“Kita harus mengakses program dengan akses permodalan kepada lembaga keuangan mikro maupun kepada UMKM di Jatim. Kemudian pembagian tugas dengan Bank UMKM yang fokus kepada ekonomi mikro dan makro ditangani oleh Bank Jatim,” pungkasnya.
Beberapa Menteri Kabinet Kerja yang hadir di acara tersebut diantaranya Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Juga hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Muliaman D Hadad dan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Harry Azhar Azis. (hms/yo)