Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo meminta agar pimpinan perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Timur melakukan rekonstruksi pendidikan sesuai dengan perekonomian global. Dengan demikian pendidikan akan membantu penyelesaian permasalahan-permasalahan di masyarakat.Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim Soekarwo saat membuka Musyawarah Wilayah V Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Wilayah VII Jawa Timur, di Hotel Santika Jl. Raya Gubeng Surabaya, Sabtu (11/2/2017).
Oleh karena itu, lanjutnya, PTS harus mampu melihat jenis pendidikan yang ditawarkan kepada mahasiswanya. Kemampuan tersebut diyakininya akan memenangkan pertarungan di era global ini.
Dicontohkan, saat ini struktur tenaga kerja di Jawa Timur 36,49 persen bergerak di bidang pertanian, 28,03 persen bidang lain-lain, 21,01 persen perdagangan dan 14,47 persen bidang industri. Sementara sebagian besar penduduk Jawa Timur adalah petani dengan kontribusi terhadap PDRB “hanya” sebesar 13,31 persen jauh dibandingkan dengan industri yang berkontribusi terhadap PDRB sebesar 28,92 persen.
Ketimpangan ini antara lain disebabkan kurangnya dunia pendidikan dalam mendukung sektor pertanian. Untuk itu, langkah utama pembangunan bidang pendidikan Pemprov. Jatim adalah mengadakan moratorium SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan meningkatkan ratio SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) dengan fokus pendidikan vocasional. Dengan target ratio sekolah SMA 30 : 70 SMK. Dengan langkah tersebut, diharapkan angkatan kerja Jatim dapat lebih terserap di dunia kerja, khususnya industri.
PTS diharapkan, juga dapat mewadahi siswa-siswa luaran SMK yang telah mempunyai ketrampilan untuk masuk ke politeknik-politeknik.
Ditambahkan, jebakan pada negara-negara ‘emerging countries’ termasuk Indonesia untuk menjadi negara maju yaitu kurangnya know-how yang akan terjawab dengan pengembangan pendidikan vokasional. “Selain itu PTS juga perlu melakukan riset-riset pengembangan komoditi pertanian, seperti kedele, jagung dan beras,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama Pakde Karwo mengingatkan laju perntumbuhan penduduk Jawa Timur tahun 2016 sebesar 0.610, total fertility rate sebesar 1,946. Artinya, Jatim berhasil dalam pengendalian pertambahan penduduk yang berimplikasi terhadap keberadaan 332 PTS di Jatim. Oleh karena itu, agar PTS di Jatim mau membuka kelas di luar daerah Jatim, sebab tidak akan semua PTS mencapai break event point.
Sementara itu, dalam sambutannya, Ketua Pengurus APTISI Pusat Budi Djatmiko menjelaskan dari sebanyak 12.000 PTS di Indonesia, 243 PTS yang bermasalah atau sangat kecil jumlahnya. Dia mengharapkan agar PTS diberi kewenangan Pemerintah untuk membuka pendidikan S2 dan S3. Keberhasilan Malaysia hingga seperti saat ini, antara lain, karena mencetak banyak lulusan S2 dan S3. (hms)