Surabaya (KN) – Pengusaha muda mempunyai peran strategis dalam membangun bangsa, utamanya sebagai penggerak perekonomian. Untuk mewujudkan pembangunan bangsa tersebut dibutuhkan sinergitas dan soliditas dengan pemerintah agar tercipta akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut disampaikan Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo yang akrab disapa Pakde Karwo saat menyampaikan paparan pada acara Sidang Dewan Pleno (SDP) I dan Musyawarah Nasional Khusus (Munassus) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel JW Marriot, Surabaya, Sabtu (7/11/2015).
“Di Jatim saya mengembangkan konsep Jatimnomics yang mencoba memposisikan Jatim sebagai provinsi industry berbasis UMKM, dengan penguatan aspek ekonomi berupa peningkatan produksi UMKM dan usaha besar, sistem pembiayaaan yang kompetitif, dan pemasaran yang inovatif,” terangnya
Ia menjelaskan, perwujudan konsep Jatimnomics tersebut juga didukung oleh distribusi dan konektivitas berbasiskan Indonesia Incorporated. Sehingga dalam konsep itu pengusaha muda juga memiliki peran untuk memperkunat sistem rantai pasok (supply chain) Indonesia incorporated. “Dukungan para pengusaha muda juga tepat diberikan untuk Jatim, karena daya saing Jatim menduduki peringkat kedua dari 33 provinsi yang ada ada di Indonesia,” imbuhnya.
Selain itu, strategi pembiayaan yang akan diterapkan di Jatim mulai tahun 2016 yakni melalui kredit linkage program. Skema pembiayaannya akan disalurkan melalui Badan Perkreditan Rakyat (BPR) milik pemkab/pemkot. Sasarannya adalah UMKM di sector primer dengan bunga rendah, cara yang mudah, serta layanan cepat. “Suku bunga kredit Bank Jatim yang diberlakukan ke BPR hanya 5% fix per tahun, dan itu sudah termasuk 2% untuk Pemprov. Sedangkan suku bunga BPR ke UMKM (end-user) maksimalnya adalah 10%,” terangnya.
Ditambahkan, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada Desember 2015 ini semua pihak sudah harus siap tempur. Pemprov Jatim juga telah melakukan perencanaan untuk memperluas pasar di 26 Kantor Perwakilan Dagang (KPD) ke pasar MEA, misalnya perdagangan komoditas Jatim yang terdistribusi ke KPD Papua dan NTT diekspor ke Australia.
Sementara itu, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menyampaikan, untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian di Indonesia bukan hanya deregulasi saja yang dibutuhkan, akan tetapi kebijakan besar untuk mentransformasi perekonomian. Programnya juga membutuhkan waktu panjang karena menyangkut sector ekonomi, perdagangan, pertanian dan industri. “Dan jika ingin ekonomi bisa berkembang dengan baik, maka sektor industri harus dijadikan motor penggerak perekonomian. Selain itu keberadaan bisnis aggregator juga diperlukan sehingga bisa tercipta standar yang hampir sama,” ungkapnya. (yo)