Surabaya (KN) – Gubernur Jawa Timur Soekarwo tidak sependapat dengan rencana Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Jatim yang akan menggelar razia kendaraan bernopol luar Jatim. Soekarwo, orang nomor satu di Pemprov Jawa Timur ini meminta Kadispenda menghentikan razia kendaraan luar Jatim untuk dimutasi menjadi nopol daerah.
“Kemarin saya ketemu Pak Agung (Kadispenda Jatim, Anak Agung Gede Raka Wija), hentikan sajalah, nggak usah,” kata Soekarwo, Jumat (17/6).
Gubernur Jawa Timur yang biasa disapa Pakde Karwo ini menerangkan, tidak bisa seenaknya menghentikan atau merazia kendaraan di jalan, yang plat nomornya bukan asal daerah di Jatim, kemudian didata dan diimbau untuk mengalihkan nopol kendaraan tersebut menjadi nopol daerah di Jawa Timur.
Dia juga tetap tidak sependapat, walaupun program tersebut tujuanya untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Jatim melalui pajak kendaraan bermotor. Alasannya, program tersebut akan lebih banyak menimbulkan masalahnya daripada manfaatnya. “Tidak sebanding uang yang di dapat dengan permasalahan yang ditimbulkannya,” tuturnya.
Gubernur Soekarwo yang juga menjabata sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur ini mencontohkan, jika sistem transportasi bagus, maka semua kendaraan bisa bebas masuk keluar daerah.
“Kalau tol dibangun dengan sistem transportasi bagus, ini menjadi nggak ada batasnya. Bahkan ada permintaan Gubernur Riau, agar ada jembatan yang menghubungkan Riau-Malaysia, kendaraan masuk keluar akan lebih banyak,” jelasnya. (yok)