Madiun (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo meminta Bupati dan Wakil Bupati Madiun masa jabatan 2018-2023 untuk kompak, kolaboratif dan menjalin hubungan baik dengan DPRD Kabupaten Madiun. Apalagi dalam konsep pembangunan, faktor eksternal yang menentukan adalah hubungan politik, baru kemudian membicarakan tentang program.Bila hubungan politik ini bagus, maka proses pembangunan akan berjalan lancar, jadi umara-nya (bupati dan wakil bupati) harus datang dan silaturahmi ke DPRD,” kata Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim saat menghadiri Serah Terima Jabatan/Sertijab dari Penjabat (Pj) Bupati Madiun kepada Bupati Madiun Masa Jabatan 2018 – 2023 dan Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kab. Madiun di Pendopo Muda Graha Kabupaten Madiun, Rabu (26/9/2018).
Pakde Karwo mengatakan, bupati harus menyamakan frekuensi dengan DPRD dalam manajeman pembangunan. Apalagi menurut peraturan perundang-undangan, pemerintahan daerah adalah Bupati, Wakil Bupati dan DPRD.
“Saya usul kepada anggota dewan, di forum pleno jangan mengkritik kebijaksanaan bupati, karena kebijaksanaan bupati dibuat dengan DPRD. Jadi kalau mengkritik bupati sama saja dengan mengkritik diri sendiri,” kata Gubernur kelahiran Madiun ini.
Terhadap lima visi misi Bupati dan Wakil Bupati Madiun, Pakde Karwo menyambut baik. Menurutnya visi misi ini tidak boleh keluar dari realitas yang ada di masyarakat.
Dalam lima visi yang disampaikan, diantaranya pada poin pertama yakni mewujudkan rasa aman, menurutnya hal ini penting karena pembangunan bisa berjalan dengan baik bila situasi aman dan kondusif. Ia juga menyetujui poin dua yakni peningkatan pelayanan publik. Dimana, bila suatu pemerintahan ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, syaratnya adalah dengan memberikan pelayanan publik yang baik.
Selanjutnya, pada poin ketiga yakni meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri, berbasis agrobisnis, agro industri dan pariwisata yang berkelanjutan, Pakde Karwo meminta agar hal ini diperhatikan betul dan menjadi fokus. Mengingat sebagian besar masyarakat Kab. Madiun bekerja di sektor pertanian.
“Jadi Bupati harus membawa misi terhadap nilai tambah di pertanian, nilai tambah ini harus di gapoktan bukan perusahaan besar,” jelasnya.
Sementara dalam arahan wilayah pengembangan dalam RTRW Provinsi Jatim, lanjut Pakde Karwo, Kabupaten Madiun merupakan bagian dari wilayah pengembangan Madiun dan sekitarnya. Ia juga menyambut baik rencana fungsi perkotaan Caruban antara lain pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, dan kesehatan. Juga, rencana pengembangan infrastruktur, pengembangan jalan bebas hambatan, pengembangan terminal kargo dan pengembangan jalur komuter dan rel perkeretaapian ganda (double track).
Terkait kepemimpinan yang baru ini, Pakde Karwo menyambut baik upaya Bupati Madiun yang akan melanjutkan program-program dari periode sebelumnya yang telah berjalan baik, dan akan mengoptimalkan lagi program-program yang harus dioptimalkan.
Langkah ini, lanjutnya, merupakan awal yang baik dalam suatu transisi kepemimpinan. Ia juga berharap harmonisasi pasca pilkada bisa berjalan dengan baik, apalagi kultur Madiun adalah mudah membangun kebersamaan.
“Hal ini penting untuk menciptakan suasana kondusif,” jelas orang nomor satu di Jatim ini. (KN04)