Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansasaat menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026).
Surabaya (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menerima kunjungan kerja Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos, di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat (27/2/2026).
Pertemuan dua Gubernur perempuan tersebut menandai babak lanjutan kerja sama strategis antara dua provinsi di kawasan timur Indonesia, dengan fokus pada transformasi digital pemerintahan, penguatan BUMD, efisiensi logistik, hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pertemuan berlangsung hangat namun sarat substansi. Kedua kepala daerah sepakat bahwa kolaborasi tidak lagi cukup berhenti pada seremoni nota kesepahaman, melainkan harus diterjemahkan dalam langkah teknis yang terukur dan berdampak langsung pada masyarakat.
Khofifah menjelaskan, komunikasi intensif antara Jawa Timur dan Maluku Utara sejatinya telah terjalin sejak beberapa waktu lalu. Diskusi yang berawal dari forum retreat kepala daerah berlanjut pada misi dagang pertama Jawa Timur ke Maluku Utara. Dalam kunjungan tersebut, sejumlah memorandum of understanding (MoU) antarorganisasi perangkat daerah telah diteken.
“Ini adalah lanjutan dari diskusi kami sebelumnya. Setelah retreat, misi dagang pertama Jawa Timur justru ke Maluku Utara. Saat itu sudah ditandatangani MoU antar dinas, dan hari ini kita membahas implementasi dan penguatan rencana kerja samanya,” ujar Khofifah.
Salah satu isu krusial yang mengemuka adalah ketimpangan arus logistik. Kapal-kapal dari Jawa Timur kerap berangkat ke Maluku Utara dalam kondisi penuh muatan, namun kembali dengan kapasitas yang belum optimal. Ketidakseimbangan ini berdampak pada biaya distribusi yang tinggi.
Menurut Khofifah, pelaku usaha pelayaran di Jawa Timur bahkan telah menyampaikan kesiapan mereka untuk menjemput komoditas dari Maluku Utara, asalkan tersedia kepastian pasokan dan sistem distribusi yang terintegrasi.
Momentum ini dinilai tepat untuk memaksimalkan pemanfaatan program Tol Laut, yang dirancang untuk menekan disparitas harga dan memperlancar konektivitas antarwilayah kepulauan.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa sebagian besar bahan pangan dan kebutuhan pokok Maluku Utara masih bergantung pada pasokan dari Jawa Timur. Ketidakseimbangan arus barang membuat ongkos logistik membengkak dan berkontribusi pada tekanan inflasi di daerahnya.
“Kalau kapal berangkat penuh tapi pulangnya kosong atau tidak maksimal, tentu biaya logistik menjadi mahal. Dampaknya harga jual di Maluku Utara ikut naik,” kata Sherly.
Karena itu, kedua provinsi antara Jawa Timur dan Maluku Utara sepakat membangun pola supply chain yang lebih efisien. Harapannya, komoditas unggulan Maluku Utara, baik hasil perikanan, pertanian, maupun produk olahan dapat menemukan pasar yang lebih luas di Jawa Timur dan wilayah lain, sehingga kapal yang kembali pun membawa muatan optimal.
Dengan skema tersebut, biaya distribusi diharapkan turun dan harga kebutuhan pokok di Maluku Utara menjadi lebih stabil.
Tak hanya soal perdagangan dan logistik, diskusi juga menyinggung penguatan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Jawa Timur saat ini termasuk provinsi dengan capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tertinggi secara nasional, dengan skor 4,7. Sementara Maluku Utara berada pada angka 3,6.
Sherly secara terbuka menyebut kunjungannya sebagai bagian dari proses belajar. “Jawa Timur menjadi salah satu provinsi dengan indeks SPBE terbaik. Kami ingin belajar bagaimana meningkatkan skor dan kualitas layanan digital kami,” ujarnya.
Selain SPBE, pertemuan juga membahas inovasi manajemen aparatur sipil negara (ASN), khususnya melalui penguatan perjanjian kinerja dan peran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Peningkatan kapasitas SDM dinilai sebagai fondasi utama keberhasilan reformasi birokrasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Sherly bahkan menyebut Gubernur Khofifah sebagai mentor dalam banyak hal terkait tata kelola pemerintahan dan pengembangan SDM.
Agenda pembahasan turut mencakup tata kelola dan pengeluaran badan usaha milik daerah (BUMD). Kedua provinsi sepakat bahwa BUMD harus dikelola secara profesional, transparan, dan berorientasi pada kinerja agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi daerah.
Pertemuan Gubernur Khofifan dan Gubernur maluku Utara Sherly Tjoanda Laos, di Grahadi bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan penegasan komitmen membangun kemitraan jangka panjang anatara Provinsi Jati dan Provinsi Maluku Utara. (KN01)