Surabaya (MediaKoranNusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, H Soekarwo kembali mengingatkan pada kepala daerah untuk memahami peraturan perundang-undangan dengan baik, serta fokus pada pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel.Demikian dikatakan Gubernur Soekarwo usai melantik Drs H Armaya sebagai Wakil Walikota Madiun sisa masa jabatan 2014-2019 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (26/10). Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 132.35-8146 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Madiun.
Soekarwo mengatakan, kepala daerah harus fokus pada pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel. langkah tersebut penting dilakukan untuk mewujudkan good governance. Menurutnya, dua hal mendasar dalam good governance adalah perencaaan (e-planning) dan pengelolaan angaran secara elektronik (e-budgeting). Tidak ada birokrasi yang tiba-tiba, setiap program harus melalui Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS).
Terkait e-budgeting, diharapkan saat KUA-PPAS seluruh dokumen anggaran yang diajukan sudah mencantumkan anggarannya secara rinci. Setelah itu, dipublikasikan secara luas dan terbuka kepada masyarakat. “Saya mengingatkan jalan semakin hari semakin licin karena ruang publik semakin terbuka, jadi proses pembangunan memerlukan kehati-hatian yang luar biasa,” ujarnya.
Pihaknya juga menyampaikan, pemerintah Kota Madiun harus mengurus yang di pinggiran lebih serius daripada yang tengah. Serta mengurus yang kalah dalam kompetisi daripada yang menang. “Inilah yang dinamakan pembangunan inklusi dimana rakyat kecil merasakan pembangunan,” katan Soekarwo.
Sebagai sentral eks karesidenan Madiun, Kota Madiun menjadi lokomotif pembangunan dari daerah di sekitarnya. Untuk itu, industri jasa menjadi bagian penting dalam lokomotif kesejahteran. Seperti yang disebutkan dalam UU 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah meningkatkan kesejahteraan dengan pelayanan publik dengan melibatkan rakyat dalam proses itu (partisipatoris).
Pakde Karwo juga mengingatkan tugas wawali untuk membantu walikota. Hal ini diingatkannya kembali karena proporsi dan fungsi seringkali menimbulkan konflik. Terkadang muncul problem psikologis leadership dimana wawali serasa walikota. “Untuk itu dibaca tupoksinya. Salah satu tugas wakil termasuk wawali adalah di bidang pengawasan, salah satunya ketua saber pungli,” terangnya. (KN04)
Views 59