KORAN NUSANTARA
Headline indeks Jatim

Gubernur Jatim Khofifah Serahkan DIPA dan TKD Tahun Anggaran 2024

Gubernur Khofifah Indar Parawansa (tengah) saat Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKD Tahun Anggaran 2024, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023).

Surabaya (mediakorannusantara.com) – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 secara digital, di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (13/12/2023).

“Setiap tetes rupiah yang kita belanjakan harus memberi manfaat dan berdampak pada penguatan kesejahteraan masyarakat. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting, hingga peningkatan aksesibilitas layanan publik,” ujar Gubernur Khofifah.

Dalam kesempatan ini, Ia pun menyampaikan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, Bupati/Wali Kota, dan elemen strategis di Jawa Timur atas komitmen, dukungan, dan sinergi yang diberikan untuk kemajuan Jawa Timur.

“Terima kasih dan hari ini kita kembali bersama-sama membangun komitmen untuk bisa melanjutkan seluruh proses pembangunan yang dimandatkan kepada kita sesuai dengan kewenangan masing-masing,” tuturnya.

Ia pun menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi data dan memastikan anggaran bisa terealisasi secara lebih cepat, cermat, dan tepat.

“Perlu ikhtiar bersama untuk menyinkronkan hal-hal seperti data, jangan ada dispute karena data itu pengaruhnya signifikan terhadap penggunaan anggaran terhadap sektor-sektor yang membutuhkan intervensi lebih besar dan lebih luas lagi. Selamat menjalankan Amanah,” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, Taukhid pun menyampaikan harapan agar DIPA Kementerian/Lembaga dan Daftar Alokasi TKD 2024 dapat ditindaklanjuti.

“Ini penting agar APBN 2024 dapat dilaksanakan segera di awal tahun sehingga masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung dan maksimal,” jelasnya.

Taukhid juga menggarisbawahi beberapa hal. Pertama, menjaga kualitas belanja serta memperkuat sinergi dan harmonisasi kebijakan APBN dan ABPD. Kedua, mengantisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment. Ketiga, menjaga integritas dan tata kelola sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat.

“Mari kita bersama-sama membantu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur,” tegas Taukhid. (KN01)

 

Related posts

Ketua MPR: Isu kesetaraan gender jadi arus utama perjuangan perempuan

Tanggul Sungai Mejono Bangi dan Mojolegi Jebol Picu Banjir di Kediri

redaksi

IKAPPI Desak Pasar Tradisional Masuk Dalam UU Kebudayaan

kornus